Siauw Giok Tjhan (Tionghoa)

Ia adalah seorang pejuang yang melawan
imperialisme hingga akhir hayatnya. Pada
akhirnya, ia harus wafat di negeri orang
sebagai pelarian politik, bukan di negeri yang
ia perjuangkan kemerdekaannya. Namun,
namanya tak akan ditemukan dalam buku
sejarah resmi versi pemerintah.
Ia adalah Siauw Giok Tjhan. Anak bangsa yang
berasal dari etnis Tionghoa ini memang
memiliki naluri untuk menentang penindasan
sejak ia berusia remaja. Karakter yang kemudian
ia bawa hingga akhir hayat, ketika ia memilih
konsisten melawan penindasan yang tak hanya
datang dari penjajah asing, melainkan juga dari
bangsa sendiri dalam bentuknya yang lain,
diskriminasi rasial.
Spirit Nasionalisme
Lahir pada 23 Maret 1914 di Surabaya, Jawa
Timur, putra dari pasangan Siauw Gwan Swie
dan Kwan Tjian Nio ini tumbuh dalam keluarga
Tionghoa yang yang telah berintegrasi dengan
etnis lainnya di Surabaya. Kondisi itu membuat
Siauw Giok Tjhan fasih berbahasa Tionghoa,
Melayu dan Jawa.
Siauw Giok Tjhan kecil mengenyam pendidikan
di sekolah Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan.
Namun, atas dorongan ayahnya, ia pindah ke
sekolah Belanda, Institut Buys dan kemudian ia
bersekolah juga di Europese Lagere School.
Perlakuan diskriminatif yang dipertunjukkan para
siswa Belanda di sekolah tersebut terhadap
siswa bumiputera dan Tionghoa membuat naluri
perlawanan Siauw Giok Tjhan bangkit. Hinaan
“Cina Loleng” yang kerap terlontar dari mulut
para siswa kulit putih seringkali membuat
kesabaran Siauw Giok Tjhan habis, sehingga ia
sering terlibat perkelahian dengan mereka.
Menginjak usia remaja, Siauw Giok Tjhan harus
berjuang untuk menghidupi dirinya dan adik-
adiknya karena kedua orang tuanya wafat.
Berbekal modal seadanya peninggalan dari
orang tua, ia pun menjalankan bisnis
penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya.
Ketangguhan jiwa Siauw Giok Tjhan muda
dalam menghadapi kesulitan hidup seakan
‘diuji’ pada masa ini.
Ketangguhan jiwa itu pula yang membuat ia tak
‘lari’ dari situasi sosial kala itu, ketika rakyat
banyak yang dilanda kesulitan akibat
penjajahan. Siauw Giok Tjhan pun bergabung
dengan organisasi pemuda Tionghoa, Hua
Chiao Tsing Niem Hui, dimana melalui
organisasi ini ia banyak membantu rakyat yang
didera kesulitan ekonomi.
Selain dengan organisasi tersebut, Siauw Giok
Tjhan juga bergabung dengan Partai Tionghoa
Indonesia (PTI). Keaktifan ia di partai ini
sekaligus menjadi penanda mulai masuknya
Siauw Giok Tjhan di kancah pergerakan
kemerdekaan. Sebab PTI merupakan partai yang
mengupayakan semua warga etnis Tionghoa
yang lahir dan menetap di Hindia Belanda
(Indonesia) untuk memiliki kesadaran
bahwasanya tanah air mereka adalah
Indonesia . Maka, etnis Tionghoa sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia pun harus
turut serta dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.
Kiprahnya di PTI ini pula yang kemudian
mengantarkan Siauw Giok Tjhan menjadi
anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo),
sebuah organisasi berhaluan nasionalis kiri yang
dibentuk Amir Sjarifudin dan Muhamad Yamin.
Melalui Gerindo inilah, spirit nasionalisme Siauw
Giok Tjhan makin membara.
Tak hanya di aspek politik, semangat
nasionalisme juga ia manifestasikan di bidang
olahraga. Hal itu tampak ketika Siauw terlibat
dalam gerakan pemboikotan terhadap
organisasi sepak bola Belanda, Nederland
Indische Voetbaldbond (NIVB) ketika NIVB akan
menggelar pertandingan di Surabaya. Saat itu,
Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya
berupaya mengalihkan penonton ke Pasar Turi,
dimana di pasar tersebut sedang berlangsung
pertandingan yang digelar oleh Persatuan Sepak
Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Dalam kancah perjuangan kemerdekaan ini
pulalah, Siauw bersinggungan dengan
Marxisme. Ia mengenal ideologi itu dari kedua
kawannya, Tjoa Sik Ien dan Tan Ling Djie.
Perkenalannya dengan Marxisme ini makin
membuat spirit nasionalisme Siauw kian
‘condong’ ke kiri.
Selain dalam organisasi dan partai, Siauw juga
berkiprah di bidang jurnalistik. Ia mengawali
kiprahnya di bidang tersebut sebagai wartawan
harian Matahari, sebuah koran yang bertendensi
nasionalis. Menjelang masuknya tentara Jepang
ke nusantara, Siauw pun menjadi pemimpin
redaksi koran ini. Pada masa pendudukan
Jepang, harian Matahari mengambil tendensi
anti-fasisme Jepang sehingga membuat Siauw
dalam posisi yang berbahaya.
Siauw pun menjadi incaran Jepang untuk
ditangkap. Siauw berupaya menghindar dari
kejaran Jepang itu dengan mengambil posisi
aman menjadi pemilik toko eceran di Malang. Di
kota tersebut, Siauw merubah taktik
perjuangan. Ia menjadi anggota organisasi
bentukan Jepang yang bernama Kakyo Shokai
serta mendirikan organisasi keamanan Kebotai.
Di kota Malang inilah, Siauw menetap hingga
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
dikumandangkan.
Proklamasi kemerdekaan ternyata bukanlah
akhir perjuangan, melainkan jutru awal
berkecamuknya revolusi kemerdekaan. Belanda
tak ingin melepas bekas jajahan di zamrud
katulistiwa ini begitu saja. Dengan membonceng
Sekutu dan Inggris selaku pemenang Perang
Dunia ke II, mereka berupaya menguasai
kembali Indonesia.
Siauw pun kembali berpartisipasi dalam
perjuangan mempertahankan kemerdekaan
dengan mendirikan dua organisasi, yakni
Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru.
Kedua organisasi ini terlibat dalam kancah
pertempuran melawan tentara Inggris di
Surabaya pada 10 November 1945.
Perjuangan Siauw juga berlanjut di ‘wadah’
baru, yakni Partai Sosialis yang didirikan oleh
Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Seperti yang
disinggung sebelumnya, Amir Sjarifudin ini
merupakan kawan Siauw ketika masih sama-
sama berjuang di Gerindo pada masa
penjajahan Belanda dahulu.
Tak hanya di partai politik, Siauw juga berjuang
melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
setelah ditunjuk oleh Bung Karno pada tahun
1946. Pandangan Siauw yang menganggap
seluruh warga keturunan Asia maupun Eropa
sebagai bagian tak terpisahkan dari revolusi
nasional telah membuat ia memperjuangkan
disahkannya UU Kewarganegaraan RI di tahun
1946. UU itu mengamanatkan seluruh warga
keturunan Asia dan Eropa di Indonesia untuk
menjadi orang Indonesia sejati dan turut serta
membantu perjuangan kemerdekaan. Pada
masa perang kemerdekaan ini, Siauw juga
pernah diangkat menjadi Menteri Negara urusan
Minoritas ketika Kabinet dipimpin oleh Amir
Sjarifudin pada tahun 1947.
Dukungan Siauw terhadap perjuangan
kemerdekaan tidak hanya ia tunjukkaan melalui
perjuangan politik atau organisasi, melainkan
juga hal-hal yang kecil seperti hidup secara
sederhana. Hal itu ia tunjukkan tatkala istrinya
hendak melahirkan anaknya yang keempat di
Malang pada September 1947, bersamaan
dengan agresi militer Belanda pertama. Adiknya
Siauw, Siauw Giok Bie, hendak menggunakan
mobil organisasi Palang Biru untuk
mengantar istri Siauw ke rumah sakit. Tapi
Siauw dengan tegas melarang adiknya
menggunakan fasilitas milik organisasi, sebab
mobil itu akan lebih baik digunakan untuk
menolong para pejuang yang terluka karena
bertempur melawan agresi Belanda.
Di sisi lain, perpecahan yang melanda Partai
Sosialis tempat Siauw bernaung makin tak
terhindarkan. Perbedaan pendapat yang
bernuansa ideologis antara kubu Sjahrir dengan
kubu Amir Sjarifudin mengakibatkan kubu Sjahrir
memisahkan diri dan membentuk Partai Sosialis
Indonesia (PSI) di awal tahun 1948. Sedangkan
kubu Amir tetap bertahan di partai Sosialis.
Siauw memilih bergabung dalam kubu Amir.
Pada perkembangan selanjutnya, Partai Sosialis
pimpinan Amir makin dekat dengan Partai
Komunis Indonesia (PKI), terutama ketika
pertentangan politik menghangat pasca
disepakatinya perjanjian Renvile di pertengahan
tahun 1948. Partai Sosialis dan PKI beserta
beberapa organisasi kiri lainnya membentuk
Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai wujud
oposisi mereka terhadap kabinet pimpinan Bung
Hatta yang didukung Masyumi. FDR sangat
menolak kebijakan kabinet Hatta yang ingin
‘membersihkan’ angkatan perang dari unsur-
unsur laskar rakyat.
Puncak dari ketegangan politik itu adalah
meletusnya “peristiwa Madiun”, ketika gerakan
FDR dianggap sebagai pemberontakan oleh
pemerintahan Hatta. FDR pun ditumpas oleh
kabinet Hatta dan angkatan perang pimpinan
A.H Nasution. Siauw, sebagai salah satu
pendukung FDR juga sempat ditangkap TNI.
Namun, tak lama kemudian terjadi agresi militer
Belanda yang kedua di akhir 1948. Siauw pun
lolos dari penjara Republik, namun ia kembali
ditangkap Belanda.
Integrasi vs Asimilasi
Di akhir tahun 1949, kemerdekaan Indonesia
pun diakui oleh Belanda. Perang kemerdekaan
usai, namun masalah kewarganegaraan etnis
Tionghoa belum juga tuntas. Guna menuntaskan
masalah tersebut, Siauw dan beberapa tokoh
Tionghoa lain seperti Oei Tjoe Tat, Yap Tiam
Hien dan Ang Jang Goan membentuk Badan
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki) di tahun 1954. Siauw pun menjadi
ketua umum organisasi ini.
Pada masa itu, secara garis besar ada dua
konsep berbeda yang muncul dari kalangan
masyarakat terkait penyelesaian masalah etnis
Tionghoa di Indonesia. Kedua konsep itu
dipandang sebagai solusi jitu bagi penyelesaian
masalah tersebut oleh masing-masing kubu
pendukungnya. Kedua konsep itu adalah
asimilasi dan integrasi.
Untuk konsep asimilasi, definisinya adalah
penyatuan antara dua etnis dengan
menghilangkan seluruh identitas kultural dari
salah satu etnis. Dalam konteks masalah
Tionghoa, etnis Tionghoa diharuskan
menghilangkan seluruh identitas ke-
Tionghoaan-nya untuk kemudian bergabung
dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia
yang dianggap kebudayaan ‘asli’ Indonesia.
Sedangkan konsep integrasi mengandung arti
persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis
lainnya di Indonesia tanpa menegasikan
kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai
dengan moto Bhineka Tunggal ika, berbeda-
beda tapi tetap bersatu dalam naungan negara
Republik Indonesia.
Baperki yang dipimpin oleh Siauw menentang
keras konsep asimilasi. Menurut Baperki,
asimilasi tak ubahnya diskriminasi dan tidak
sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang
mengakui keberagaman berbagai etnis di
nusantara berikut segala ‘pernak-pernik’
kulturalnya. Karena itu tak seharusnya etnis
Tionghoa menanggalkan identitas kulturalnya
untuk bisa bersatu dengan unsur rakyat
Indonesia yang lain.
Masalah etnis Tionghoa yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia
dapat dituntaskan dengan berintegrasi pada
kehidupan dan perjuangan masyarakat
Indonesia secara keseluruhan, tanpa harus
melupakan kebudayaan Tionghoa-nya. Maka,
Baperki mendukung konsep integrasi
revolusioner sebagai solusi penyelesaian
masalah Tionghoa di Indonesia. Dan PKI, yang
bertendensi anti rasialisme, juga mendukung
konsep integrasi yang diusung oleh Baperki ini.
Tak heran apabila pada perkembangan politik
selanjutnya, terutama di era Demokrasi
Terpimpin, Baperki menjadi sangat dekat
dengan PKI.
Sementara, konsep asimilasi didukung juga
oleh beberapa tokoh Tionghoa. Mereka adalah
Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong
Hok Ham, serta H.Junus Jahja. Kelompok
Tionghoa pro-asimilasi ini mendirikan Lembaga
Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) di tahun
1963. LPKB ini mendapatkan banyak dukungan,
terutama dari kelompok politik kanan dan
Angkatan Darat (AD) yang pada umumnya rival
politik PKI. Sebagai tambahan, LPKB ini
memegang peranan penting dalam perumusan
berbagai kebijakan rezim Orde Baru yang
diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pasca
kejatuhan Bung Karno tahun 1966, termasuk
kebijakan pelarangan perayaan Imlek,
pelarangan agama Kong Hu Chu dan pergantian
nama warga Tionghoa.
Pertentangan antara Baperki dan kelompok pro-
asimilasi (LPKB) berlanjut dimasa Demokrasi
Terpimpin. Nuansa kompetisi politik antar
berbagai kekuatan dimasa itu juga berpengaruh
pada rivalitas Baperki dan LPKB. Baperki
menjadi organisasi yang dekat dengan PKI.
Sementara LPKB didukung oleh AD dan
kelompok nasionalis kanan.
Bung Karno sendiri tampak lebih sepakat
dengan konsep integrasi yang digagas Baperki.
Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika
Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki.
Dalam pidato itu tampak penolakan Bung Karno
terhadap konsep asimilasi. Berikut isi pidato
beliau :
“Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno,
apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu
asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna.
Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan
namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal
Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya
Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia
itu.
Nah karena itu, saudara-saudara pun-ini
perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi-
what is in a name ? Walau saudara misalnya
mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti
nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh
saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-
saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak
Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.
Buat apa saya mesti menuntut, orang
peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota
negara Republik Indonesia, mau menjadi orang
Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus
kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri
atau Sukartini. Yah, tidak ?
Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya
tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu,
supaya benar-benar kita menjadi orang
Indonesia, benar-benar kita menjadi
warganegara Republik Indonesia.”
Akhir Perjuangan
Selain memperjuangkan integrasi etnis Tionghoa
ke dalam masyarakat Indonesia, Baperki dan
Siauw juga memperjuangkan nation-building
melalui pendidikan. Maka pada tahun 1958,
Baperki mulai membuka Akademi Fisika dan
Matematika yang diperuntukkan bagi pendidikan
guru sekolah menengah. Pada tahun-tahun
berikutnya, Baperki juga membuka beberapa
fakultas baru seperti fakultas Kedokteran,
Sastra dan Teknik.
Pada tahun 1962, perguruan tinggi Baperki itu
diberi nama Universitas Res Publica (Ureca).
Dalam penyelenggaraan pendidikan di
Universitas ini, Baperki punya
motto :“pendidikan bukan barang dagangan.
Ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan
kebahagiaan hidup rakyat banyak!”
Massa anti-komunis merusak gedung Universitas
Res Publica (Ureca), yang didirikan oleh BAPERKI,
tahun 1966 (Photo Credit: Bettmann / Corbis)
Untuk diketahui, pasca meletusnya tragedi
Gestok 1965, Ureca ditutup oleh Soeharto
karena dianggap universitas ‘komunis’. Di
kemudian hari, rezim Orde Baru membentuk
Universitas baru untuk menggantikan Ureca,
yakni Universitas Trisakti.
Sementara itu, terkait masalah yang dipandang
paling krusial dari masalah-masalah lainnya
yang menyangkut etnis Tionghoa di negeri ini,
yakni masalah ekonomi, Siauw juga punya
pandangan sendiri. Menurutnya, tak perlu ada
pembedaan antara kapital milik orang Tionghoa
maupun non-Tionghoa di Indonesia. Sepanjang
modal itu dimiliki oleh rakyat Indonesia, apapun
etnisnya, maka bisa diperuntukkan bagi
perkuatan ekonomi nasional serta berguna juga
untuk menangkal pengaruh negatif modal asing
multinasional.
Tampak bahwa Siauw mentolerir adanya
kapitalis domestik di Indonesia, guna melawan
pengaruh negatif kapital asing multinasional
yang menurut Siauw sangat eksploitatif. Konsep
Siauw ini dikenal sebagai konsep Ekonomi
Domestik.
Sementara itu, dinamika politik berjalan cepat
dan tak terduga. Tragedi Gestok yang meletus 1
Oktober 1965, merubah secara drastis
konstelasi politik nasional. PKI, selaku pihak
tertuduh dalam tragedi tersebut, segera dihabisi
oleh tentara sayap kanan pimpinan Soeharto
yang didukung imperialis Amerika Serikat (AS).
Jutaan pendukung PKI dan Bung Karno dibantai
serta ditangkapi tanpa proses peradilan.
Sebagai seorang simpatisan kiri sekaligus
pendukung Bung Karno, Siauw pun tak lepas
dari ‘tsunami’ politik tersebut. 4 Nopember
1965, Siauw ditangkap dan dibui selama 13
tahun oleh Orde Baru tanpa proses pengadilan.
Baperki pun dibubarkan, begitu juga dengan
universitas yang dibentuknya, Ureca.
Pada Bulan Mei 1978, Siauw Giok Tjhan
dibebaskan dari penjara. Perlakuan buruk yang
diterimanya selama meringkuk di tahanan rezim
Soeharto membuat kesehatan Siauw memburuk.
Setelah bebas dari penjara, ia pergi berobat ke
Belanda.
Selain berobat, kepergian Siauw ke Belanda juga
untuk menghindar dari kontrol rezim Soeharto
yang dikhawatirkan makin membuat
kesehatannya memburuk. Siauw menderita
komplikasi beragam penyakit, mulai dari
gangguan penglihatan hingga penyakit jantung.
Akhirnya, pada 20 November 1981, pejuang
bangsa itu meninggal dunia sebagai pelarian
politik.
Riwayat juang putra Surabaya yang telah
mengabdikan seluruh hidupnya bagi
kemaslahatan negara, bangsa dan etnisnya ini
seakan hilang dalam sejarah, hanya oleh stigma
yang masih ‘sakti’ hingga kini, yakni stigma
‘komunis’.

Hiski Darmayana, penulis adalah kader Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)