Pemuda Radikal itu Bernama Soekarno

Pada tahun 1917, sebuah Klub Diskusi
(Studieclub) di HBS Surabaya menggelar
diskusi. Di saat diskusi sedang berlangsung,
seorang pemuda berusia 16 tahun meminta
kesempatan untuk berbicara. Moderator
membolehkan.
Si pemuda tadi, dengan emosi yang menggelora,
langsung melompat ke atas meja. Lalu, ia
memulai orasi politiknya dengan menggunakan
bahasa bumiputera. Moderator langsung
menegur, “sudah menjadi aturan di Klub ini
untuk berbicara bahasa Belanda yang baik.”
Pemuda itu membantah. “Saya tidak setuju,”
katanya. Dia pun membeberkan alasannya:
“Tanah kebanggan kita ini dulu bernama
Nusantara, yang berarti ribuan pulau. Banyak
pulau-pulau ini lebih besar dari negeri Belanda.
Jumlah penduduk negeri Belanda hanya
segelintir dibandingkan dengan penduduk kita.
Bahasa Belanda hanya dipergunakan oleh 6 juta
orang….mereka tinggal ribuan kilometer dari
sini, mengapa kita harus berbicara bahasa
Belanda?”
Diskusi menjadi buyar. Pemuda tadi ngotot
menganjurkan agar Klub Diskusi menggunakan
bahasa Melayu, bahasa negerinya, bukan
bahasa Belanda. “Marilah kita bersatu
mengembangkan bahasa Melayu. Kemudian
baru menguasai bahasa asing,” tuturnya.
Tingkah laku pemuda itu, juga sikapnya yang
ngotot menggunakan bahasa Melayu, segera
menjadi pusat perhatian. Direktur HBS
Surabaya, Tuan Bot, segera menudingnya
sebagai “pencari masalah”. Dan, pemuda itu
bernama Soekarno.
Itulah debut politik pertama Soekarno. Kendati
demikian, ia sudah lama mengunyah banyak
pemikiran politik. Saat itu, sebagai pelajar HBS
di Surabaya, Soekarno indekos di rumah HOS
Tjokroaminoto, tokoh terkemuka dari pergerakan
“Sarekat Islam”. Rumah HOS Tjokroaminoto
sering menjadi tempat konsolidasi kaum
pergerakan. Tokoh-tokoh pergerakan, seperti
Sneevliet (tokoh komunis), Semaun, Musso, dan
Alimin, sering bertandang ke sana. Soekarno
menyebut rumah HOS Tjokroaminoto sebagai
“dapurnya api nasionalisme”.
Selain itu, di waktu senggangnya, Soekarno rajin
mengunjungi perpustakaan milik perkumpulan
Theosofi. Di sanalah ia mengakrabi bacaan-
bacaan mengenai tokoh besar dunia, seperti
Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mazzini,
Cavour, Garibaldi, Otto Bauer, Marx, Friedrich
Engles, Lenin, Rousseu, Jean Jaures, dan lain-
lain.
Persinggungan Soekarno dengan HOS
Tjokroaminoto membuatnya dekat dengan
tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI). Pada tahun
1921, Soekarno sudah menulis di koran SI:
Oetoesan Hindia . Di setiap artikelnya Soekarno
menggunakan nama samaran: Bima. Di koran
itu Soekarno menulis sekitar 500 artikel dan
komentar.
Tri Koro Darmo/Jong Java
Pada tahun 1915, puluhan pelajar STOVIA
mendirikan organisasi kepemudaan bernama Tri
Koro Darmo (Tiga Tujuan Mulia). Tiga tujuan
mulia itu adalah: pertama, mengadakan
hubungan antara pelajar pribumi yang belajar di
sekolah-sekolah tinggi dan menengah, juga di
kursus-kursus pendidikan lanjut dan Vak; kedua,
membangkitkan dan meningkatkan minat
terhadap kesenian dan bahasa nasional; dan
ketiga, memajukan pengetahuan umum para
anggota. (Hans Van Miert, 2003).
Kendati organisasi pemuda ini didirikan oleh
kaum terdidik, yang sudah mendapat asupan
pemikiran barat di sekolahnya, tetapi sangat
berorientasi nasionalisme-etnik. Cita-citanya
adalah membangkitkan nasionalisme Jawa di
bumi Jawa. Sudah begitu, sebagian besar
anggotanya adalah anak-anak priayi, yang
sangat taat dan hormat kepada majikannya:
Belanda. Dan, sebagai konsekuensinya,
organisasi ini sangat menjaga jarak dengan
gerakan politik.
Pada tahun 1918, Tri Koro Darmo berganti
nama menjadi Jong Java. Tetapi pergantian
nama tidak mengubah orientasi dan cara kerja
organisasi ini secara mendasar. Organisasi ini
tetap menitik-beratkan pekerjaannya di bidang
seni dan kebudayaan Jawa, dan sengaja
menghindar dari soal-soal politik.
Namun, bukan berarti tidak ada upaya menyeret
organisasi ini menjadi politis. Pada kongres ke-
II Jong Java di Jogjakarta, 1-2 Juni 1919, dua
tokoh komunis, yakni Darsono dan Semaun,
sengaja datang ke kongres untuk mengagitasi
para ‘cendekia muda’ ini agar memihak
perjuangan kaum proletar. Namun, seolah-olah
seruan Darsono-Semaun itu membentur batu
karang.
Namun demikian, tetap saja ada segelintir
anggota Jong Java yang tertarik dengan politik.
Karenanya, untuk menyogok mereka, Kongres
membolehkan anggota Jong Java bergelut
dengan politik “teoritis”, yakni politik sebagai
objek studi, tetapi bukan politik sebagai sebuah
gerakan yang melibatkan massa.
Dua Faksi Di Tubuh Jong Java Surabaya
Di Surabaya, pada tahun yang sama, para
pelajar MULO, HBS dan NIAS juga mendirikan
Tri Koro Darmo cabang Surabaya. Soekarno,
yang saat itu menjadi pelajar HBS, segera
bergabung dengan Tri Koro Darmo cabang
Surabaya.
Yang menarik, seperti dicatat Hans Van Miert
dalam bukunya “Dengan Semangat Berkobar:
Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia,
1919-1930, Jong Java cabang Surabaya
terbelah dalam dua kubu (faksi), yakni ‘Kaum
Merah’ dan ‘Kaum Halus’. Kubu Merah
berwatak progressif, anti-elitisme, dan anti-
kolonial. Sementara kubu Halus berwatak
konservatif, sangat feodal, dan sangat patuh
dan taat kepada penguasa kolonial.
Soekarno berada di dalam kubu “Kaum Merah”.
Pada beberapa kegiatan Jong Java Surabaya,
Soekarno sering bersebrangan dengan golongan
konservatif. Termasuk dengan ketua Jong Java
Surabaya, Soegito. Misalnya, pada 6 Februari
1921, di hadapan 200 orang, Soekarno
berhadap-hadapan dengan Soegito. Soekarno
menolak berbicara dengan bahasa Belanda.
Sebaliknya, Soegito menolak Soekarno berbicara
jika tak menggunakan bahasa Belanda.
Di Jong Java cabang Surabaya, Soekarno
menjadi pengusung gerakan Djawa-Dipa, yang
mempromosikan egalitarianisme dalam
masyarakat Jawa. Misalnya, dalam aspek
bahasa, gerakan ini berkeinginan menghapus
tingkatan-tingkatan dalam bahasa Jawa.
Soekarno sendiri memakai bahasa Djawa Ngoko
(rendahan). Gerakan ini juga ingin membuang
sistem gelar kebangsawanan yang rumit dan
hirarkis dengan panggilan sederhanan dan
egaliter: sapaan “Wiro” untuk laki-laki dan
“Woro” untuk perempuan yang sudah menikah.
Sedangkan yang belum menikah dipanggil
“Roro”.
Di Kongres ke-V Jong Java di Bandung, Jawa
Barat, tahun 1921, terjadi pertempuran antara
kaum merah dan kaum halus. Kaum merah
berasal dari dua cabang, yakni Surabaya dan
Semarang. Dua kota itu memang sangat
dipengaruhi oleh gerakan kiri, khususnya PKI.
Soekarno tampil sebagai jubir kaum merah di
Kongres itu. Dengan mengutip semboyan
Revolusi Perancis: Kemerdekaan, Persamaan,
dan Persaudaraan, Soekarno melancarkan
argumentasinya tentang perlunya penggunaan
bahasa Djawa Dipa. Sayang, usul Soekarno
ditolak mentah-mentah dari perwakilan daerah
lain.
Tak hanya itu, di forum itu Soekarno juga
menolak ide federasi. Baginya, menyelesaikan
persoalan rakyat jauh lebih penting ketimbang
pembentukan Federasi. “Para intelektual harus
memperhatikan nasib rakyat dan melawan
kapitalisme terkutuk,” kata Soekarno. Soekarno
menganjurkan agar ‘kaum inteligensia muda’
membangun organisasi perjuangan politik
massal, yang berhubungan dan membela nasib
rakyat.
Sayang, usul Soekarno kurang disambut.
Bahkan pers-pers putih, yang pro penguasa
kolonial, mencemooh pendapat Soekarno.
Semaun, tokoh PKI, yang hadir di forum itu
sebagai wartawan, mengecam sikap pers putih
yang berdiri memberikan tepuk tangan terhadap
pidato yang menolak usulan Soekarno.
Soekarno juga punya usulan progressif terkait
keanggotaan Jong Java. Untuk diketahui, Jong
Java adalah perkumpulan ekslusif, yang hanya
terdiri dari para pelajar dan harus pandai
berbahasa Belanda. Saat itu Soekarno
mengusulkan agar semua pemuda, termasuk
yang bukan pelajar, berhak menjadi anggota
Jong Java. Sayang, ide Soekarno itu ditolak
oleh Ketua Jong Java Surabaya dan pelajar-
pelajar NIAS (sekolah pendidikan Dokter Pribumi
di Surabaya).
Untuk diketahui, selain aktif di Jong Java
cabang Surabaya, Soekarno juga sering
menemani Tjokroaminoto dalam pertemuan-
pertemuan atau rapat akbar Sarekat Islam. Ia
sering memperhatikan gaya pidato guru
politiknya itu. Hingga pada suatu hari,
Tjokroaminoto berhalangan untuk menjadi
pembicara di sebuah Rapat Akbar. Akhirnya,
Soekarno yang menggantikan.
Sekalipun hanya pertemuan kecil, Soekarno
memanfaatkannya untuk belajar orasi. Berbeda
dengan gaya pidato yang Tjokro yang datar,
Soekarno justru memilih menaik-turunkan
suaranya. Ia juga lebih menekankan kepada
gaya bercerita, yang memungkinkan massa
mudah memahami maksudnya.
Sejak itu Soekarno mulai dikenal sebagai ahli
pidato. Dia juga makin dikenal sebagai tokoh
politik. Lantaran itu, jabatan Sekretaris Jong
Java Cabang Surabaya, dan kemudian Ketua
Jong Java Surabaya, diserahkan kepadanya.
Faktor Yang Meradikalkan Soekarno
Saya kira, faktor yang membuat Soekarno muda
menjadi radikal bukanlah seperti yang
ditonjolkan oleh Film Soekarno karya Hanung
Bramantyo: Soekarno kecewa karena gagal
meminang kekasih Belandanya, Mien Hessels.
Tetapi ada faktor ekonomi-politik yang menyeret
Soekarno menjadi radikal. Pertama, Soekarno
berasal dari keluarga priayi rendahan. Ayahnya
hanya seorang guru biasa. Soekarno sering
menyamakan kehidupan masa kecilnya dengan
David Copperfield–karakter dalam novel Charles
Dickens, yang sejak kecil akrab dengan
kehidupan yang melarat. Soekarno kecil tinggal
di Mojokerto, Jawa Timur, dengan kehidupan
yang pas-pasan. Ia tumbuh dan bergaul dengan
rakyat jelata. Hal inilah yang membuat
Soekarno, di sepanjang hayatnya, lebih dekat
secara emosional dengan rakyat jelata.
Kedua , Soekarno sebagai anak dari bangsa
jajahan sering mendapat perlakuan
diskriminatif–seperti juga dialami Gandhi ketika
tinggal di Afrika Selatan. Berkali-kali Soekarno
mendapatkan makian “inlander”, “anak kulit
coklat yang goblok”, “bumiputera”, dan lain-lain.
Soekarno sering berkelahi dengan anak-anak
Belanda karena merasa direndahkan dan
dipermalukan.
Ketiga, Soekarno sangat dipengaruhi oleh ide-
ide radikal yang berkembang pesat saat itu,
terutama nasionalisme radikal, demokrasi, dan
marxisme. Melalui ide-ide dan berbagai
pemikiran yang diserapnya, Soekarno
mendefenisikan keadaan, mempelajari akar
ketertindasan bangsanya, dan bagaimana
mengubah keadaan.

Timur Subangun, anggota Partai Rakyat
Demokratik (PRD)

Siauw Giok Tjhan (Tionghoa)

Ia adalah seorang pejuang yang melawan
imperialisme hingga akhir hayatnya. Pada
akhirnya, ia harus wafat di negeri orang
sebagai pelarian politik, bukan di negeri yang
ia perjuangkan kemerdekaannya. Namun,
namanya tak akan ditemukan dalam buku
sejarah resmi versi pemerintah.
Ia adalah Siauw Giok Tjhan. Anak bangsa yang
berasal dari etnis Tionghoa ini memang
memiliki naluri untuk menentang penindasan
sejak ia berusia remaja. Karakter yang kemudian
ia bawa hingga akhir hayat, ketika ia memilih
konsisten melawan penindasan yang tak hanya
datang dari penjajah asing, melainkan juga dari
bangsa sendiri dalam bentuknya yang lain,
diskriminasi rasial.
Spirit Nasionalisme
Lahir pada 23 Maret 1914 di Surabaya, Jawa
Timur, putra dari pasangan Siauw Gwan Swie
dan Kwan Tjian Nio ini tumbuh dalam keluarga
Tionghoa yang yang telah berintegrasi dengan
etnis lainnya di Surabaya. Kondisi itu membuat
Siauw Giok Tjhan fasih berbahasa Tionghoa,
Melayu dan Jawa.
Siauw Giok Tjhan kecil mengenyam pendidikan
di sekolah Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan.
Namun, atas dorongan ayahnya, ia pindah ke
sekolah Belanda, Institut Buys dan kemudian ia
bersekolah juga di Europese Lagere School.
Perlakuan diskriminatif yang dipertunjukkan para
siswa Belanda di sekolah tersebut terhadap
siswa bumiputera dan Tionghoa membuat naluri
perlawanan Siauw Giok Tjhan bangkit. Hinaan
“Cina Loleng” yang kerap terlontar dari mulut
para siswa kulit putih seringkali membuat
kesabaran Siauw Giok Tjhan habis, sehingga ia
sering terlibat perkelahian dengan mereka.
Menginjak usia remaja, Siauw Giok Tjhan harus
berjuang untuk menghidupi dirinya dan adik-
adiknya karena kedua orang tuanya wafat.
Berbekal modal seadanya peninggalan dari
orang tua, ia pun menjalankan bisnis
penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya.
Ketangguhan jiwa Siauw Giok Tjhan muda
dalam menghadapi kesulitan hidup seakan
‘diuji’ pada masa ini.
Ketangguhan jiwa itu pula yang membuat ia tak
‘lari’ dari situasi sosial kala itu, ketika rakyat
banyak yang dilanda kesulitan akibat
penjajahan. Siauw Giok Tjhan pun bergabung
dengan organisasi pemuda Tionghoa, Hua
Chiao Tsing Niem Hui, dimana melalui
organisasi ini ia banyak membantu rakyat yang
didera kesulitan ekonomi.
Selain dengan organisasi tersebut, Siauw Giok
Tjhan juga bergabung dengan Partai Tionghoa
Indonesia (PTI). Keaktifan ia di partai ini
sekaligus menjadi penanda mulai masuknya
Siauw Giok Tjhan di kancah pergerakan
kemerdekaan. Sebab PTI merupakan partai yang
mengupayakan semua warga etnis Tionghoa
yang lahir dan menetap di Hindia Belanda
(Indonesia) untuk memiliki kesadaran
bahwasanya tanah air mereka adalah
Indonesia . Maka, etnis Tionghoa sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia pun harus
turut serta dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.
Kiprahnya di PTI ini pula yang kemudian
mengantarkan Siauw Giok Tjhan menjadi
anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo),
sebuah organisasi berhaluan nasionalis kiri yang
dibentuk Amir Sjarifudin dan Muhamad Yamin.
Melalui Gerindo inilah, spirit nasionalisme Siauw
Giok Tjhan makin membara.
Tak hanya di aspek politik, semangat
nasionalisme juga ia manifestasikan di bidang
olahraga. Hal itu tampak ketika Siauw terlibat
dalam gerakan pemboikotan terhadap
organisasi sepak bola Belanda, Nederland
Indische Voetbaldbond (NIVB) ketika NIVB akan
menggelar pertandingan di Surabaya. Saat itu,
Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya
berupaya mengalihkan penonton ke Pasar Turi,
dimana di pasar tersebut sedang berlangsung
pertandingan yang digelar oleh Persatuan Sepak
Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Dalam kancah perjuangan kemerdekaan ini
pulalah, Siauw bersinggungan dengan
Marxisme. Ia mengenal ideologi itu dari kedua
kawannya, Tjoa Sik Ien dan Tan Ling Djie.
Perkenalannya dengan Marxisme ini makin
membuat spirit nasionalisme Siauw kian
‘condong’ ke kiri.
Selain dalam organisasi dan partai, Siauw juga
berkiprah di bidang jurnalistik. Ia mengawali
kiprahnya di bidang tersebut sebagai wartawan
harian Matahari, sebuah koran yang bertendensi
nasionalis. Menjelang masuknya tentara Jepang
ke nusantara, Siauw pun menjadi pemimpin
redaksi koran ini. Pada masa pendudukan
Jepang, harian Matahari mengambil tendensi
anti-fasisme Jepang sehingga membuat Siauw
dalam posisi yang berbahaya.
Siauw pun menjadi incaran Jepang untuk
ditangkap. Siauw berupaya menghindar dari
kejaran Jepang itu dengan mengambil posisi
aman menjadi pemilik toko eceran di Malang. Di
kota tersebut, Siauw merubah taktik
perjuangan. Ia menjadi anggota organisasi
bentukan Jepang yang bernama Kakyo Shokai
serta mendirikan organisasi keamanan Kebotai.
Di kota Malang inilah, Siauw menetap hingga
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
dikumandangkan.
Proklamasi kemerdekaan ternyata bukanlah
akhir perjuangan, melainkan jutru awal
berkecamuknya revolusi kemerdekaan. Belanda
tak ingin melepas bekas jajahan di zamrud
katulistiwa ini begitu saja. Dengan membonceng
Sekutu dan Inggris selaku pemenang Perang
Dunia ke II, mereka berupaya menguasai
kembali Indonesia.
Siauw pun kembali berpartisipasi dalam
perjuangan mempertahankan kemerdekaan
dengan mendirikan dua organisasi, yakni
Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru.
Kedua organisasi ini terlibat dalam kancah
pertempuran melawan tentara Inggris di
Surabaya pada 10 November 1945.
Perjuangan Siauw juga berlanjut di ‘wadah’
baru, yakni Partai Sosialis yang didirikan oleh
Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Seperti yang
disinggung sebelumnya, Amir Sjarifudin ini
merupakan kawan Siauw ketika masih sama-
sama berjuang di Gerindo pada masa
penjajahan Belanda dahulu.
Tak hanya di partai politik, Siauw juga berjuang
melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
setelah ditunjuk oleh Bung Karno pada tahun
1946. Pandangan Siauw yang menganggap
seluruh warga keturunan Asia maupun Eropa
sebagai bagian tak terpisahkan dari revolusi
nasional telah membuat ia memperjuangkan
disahkannya UU Kewarganegaraan RI di tahun
1946. UU itu mengamanatkan seluruh warga
keturunan Asia dan Eropa di Indonesia untuk
menjadi orang Indonesia sejati dan turut serta
membantu perjuangan kemerdekaan. Pada
masa perang kemerdekaan ini, Siauw juga
pernah diangkat menjadi Menteri Negara urusan
Minoritas ketika Kabinet dipimpin oleh Amir
Sjarifudin pada tahun 1947.
Dukungan Siauw terhadap perjuangan
kemerdekaan tidak hanya ia tunjukkaan melalui
perjuangan politik atau organisasi, melainkan
juga hal-hal yang kecil seperti hidup secara
sederhana. Hal itu ia tunjukkan tatkala istrinya
hendak melahirkan anaknya yang keempat di
Malang pada September 1947, bersamaan
dengan agresi militer Belanda pertama. Adiknya
Siauw, Siauw Giok Bie, hendak menggunakan
mobil organisasi Palang Biru untuk
mengantar istri Siauw ke rumah sakit. Tapi
Siauw dengan tegas melarang adiknya
menggunakan fasilitas milik organisasi, sebab
mobil itu akan lebih baik digunakan untuk
menolong para pejuang yang terluka karena
bertempur melawan agresi Belanda.
Di sisi lain, perpecahan yang melanda Partai
Sosialis tempat Siauw bernaung makin tak
terhindarkan. Perbedaan pendapat yang
bernuansa ideologis antara kubu Sjahrir dengan
kubu Amir Sjarifudin mengakibatkan kubu Sjahrir
memisahkan diri dan membentuk Partai Sosialis
Indonesia (PSI) di awal tahun 1948. Sedangkan
kubu Amir tetap bertahan di partai Sosialis.
Siauw memilih bergabung dalam kubu Amir.
Pada perkembangan selanjutnya, Partai Sosialis
pimpinan Amir makin dekat dengan Partai
Komunis Indonesia (PKI), terutama ketika
pertentangan politik menghangat pasca
disepakatinya perjanjian Renvile di pertengahan
tahun 1948. Partai Sosialis dan PKI beserta
beberapa organisasi kiri lainnya membentuk
Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai wujud
oposisi mereka terhadap kabinet pimpinan Bung
Hatta yang didukung Masyumi. FDR sangat
menolak kebijakan kabinet Hatta yang ingin
‘membersihkan’ angkatan perang dari unsur-
unsur laskar rakyat.
Puncak dari ketegangan politik itu adalah
meletusnya “peristiwa Madiun”, ketika gerakan
FDR dianggap sebagai pemberontakan oleh
pemerintahan Hatta. FDR pun ditumpas oleh
kabinet Hatta dan angkatan perang pimpinan
A.H Nasution. Siauw, sebagai salah satu
pendukung FDR juga sempat ditangkap TNI.
Namun, tak lama kemudian terjadi agresi militer
Belanda yang kedua di akhir 1948. Siauw pun
lolos dari penjara Republik, namun ia kembali
ditangkap Belanda.
Integrasi vs Asimilasi
Di akhir tahun 1949, kemerdekaan Indonesia
pun diakui oleh Belanda. Perang kemerdekaan
usai, namun masalah kewarganegaraan etnis
Tionghoa belum juga tuntas. Guna menuntaskan
masalah tersebut, Siauw dan beberapa tokoh
Tionghoa lain seperti Oei Tjoe Tat, Yap Tiam
Hien dan Ang Jang Goan membentuk Badan
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki) di tahun 1954. Siauw pun menjadi
ketua umum organisasi ini.
Pada masa itu, secara garis besar ada dua
konsep berbeda yang muncul dari kalangan
masyarakat terkait penyelesaian masalah etnis
Tionghoa di Indonesia. Kedua konsep itu
dipandang sebagai solusi jitu bagi penyelesaian
masalah tersebut oleh masing-masing kubu
pendukungnya. Kedua konsep itu adalah
asimilasi dan integrasi.
Untuk konsep asimilasi, definisinya adalah
penyatuan antara dua etnis dengan
menghilangkan seluruh identitas kultural dari
salah satu etnis. Dalam konteks masalah
Tionghoa, etnis Tionghoa diharuskan
menghilangkan seluruh identitas ke-
Tionghoaan-nya untuk kemudian bergabung
dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia
yang dianggap kebudayaan ‘asli’ Indonesia.
Sedangkan konsep integrasi mengandung arti
persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis
lainnya di Indonesia tanpa menegasikan
kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai
dengan moto Bhineka Tunggal ika, berbeda-
beda tapi tetap bersatu dalam naungan negara
Republik Indonesia.
Baperki yang dipimpin oleh Siauw menentang
keras konsep asimilasi. Menurut Baperki,
asimilasi tak ubahnya diskriminasi dan tidak
sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang
mengakui keberagaman berbagai etnis di
nusantara berikut segala ‘pernak-pernik’
kulturalnya. Karena itu tak seharusnya etnis
Tionghoa menanggalkan identitas kulturalnya
untuk bisa bersatu dengan unsur rakyat
Indonesia yang lain.
Masalah etnis Tionghoa yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia
dapat dituntaskan dengan berintegrasi pada
kehidupan dan perjuangan masyarakat
Indonesia secara keseluruhan, tanpa harus
melupakan kebudayaan Tionghoa-nya. Maka,
Baperki mendukung konsep integrasi
revolusioner sebagai solusi penyelesaian
masalah Tionghoa di Indonesia. Dan PKI, yang
bertendensi anti rasialisme, juga mendukung
konsep integrasi yang diusung oleh Baperki ini.
Tak heran apabila pada perkembangan politik
selanjutnya, terutama di era Demokrasi
Terpimpin, Baperki menjadi sangat dekat
dengan PKI.
Sementara, konsep asimilasi didukung juga
oleh beberapa tokoh Tionghoa. Mereka adalah
Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong
Hok Ham, serta H.Junus Jahja. Kelompok
Tionghoa pro-asimilasi ini mendirikan Lembaga
Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) di tahun
1963. LPKB ini mendapatkan banyak dukungan,
terutama dari kelompok politik kanan dan
Angkatan Darat (AD) yang pada umumnya rival
politik PKI. Sebagai tambahan, LPKB ini
memegang peranan penting dalam perumusan
berbagai kebijakan rezim Orde Baru yang
diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pasca
kejatuhan Bung Karno tahun 1966, termasuk
kebijakan pelarangan perayaan Imlek,
pelarangan agama Kong Hu Chu dan pergantian
nama warga Tionghoa.
Pertentangan antara Baperki dan kelompok pro-
asimilasi (LPKB) berlanjut dimasa Demokrasi
Terpimpin. Nuansa kompetisi politik antar
berbagai kekuatan dimasa itu juga berpengaruh
pada rivalitas Baperki dan LPKB. Baperki
menjadi organisasi yang dekat dengan PKI.
Sementara LPKB didukung oleh AD dan
kelompok nasionalis kanan.
Bung Karno sendiri tampak lebih sepakat
dengan konsep integrasi yang digagas Baperki.
Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika
Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki.
Dalam pidato itu tampak penolakan Bung Karno
terhadap konsep asimilasi. Berikut isi pidato
beliau :
“Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno,
apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu
asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna.
Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan
namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal
Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya
Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia
itu.
Nah karena itu, saudara-saudara pun-ini
perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi-
what is in a name ? Walau saudara misalnya
mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti
nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh
saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-
saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak
Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.
Buat apa saya mesti menuntut, orang
peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota
negara Republik Indonesia, mau menjadi orang
Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus
kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri
atau Sukartini. Yah, tidak ?
Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya
tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu,
supaya benar-benar kita menjadi orang
Indonesia, benar-benar kita menjadi
warganegara Republik Indonesia.”
Akhir Perjuangan
Selain memperjuangkan integrasi etnis Tionghoa
ke dalam masyarakat Indonesia, Baperki dan
Siauw juga memperjuangkan nation-building
melalui pendidikan. Maka pada tahun 1958,
Baperki mulai membuka Akademi Fisika dan
Matematika yang diperuntukkan bagi pendidikan
guru sekolah menengah. Pada tahun-tahun
berikutnya, Baperki juga membuka beberapa
fakultas baru seperti fakultas Kedokteran,
Sastra dan Teknik.
Pada tahun 1962, perguruan tinggi Baperki itu
diberi nama Universitas Res Publica (Ureca).
Dalam penyelenggaraan pendidikan di
Universitas ini, Baperki punya
motto :“pendidikan bukan barang dagangan.
Ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan
kebahagiaan hidup rakyat banyak!”
Massa anti-komunis merusak gedung Universitas
Res Publica (Ureca), yang didirikan oleh BAPERKI,
tahun 1966 (Photo Credit: Bettmann / Corbis)
Untuk diketahui, pasca meletusnya tragedi
Gestok 1965, Ureca ditutup oleh Soeharto
karena dianggap universitas ‘komunis’. Di
kemudian hari, rezim Orde Baru membentuk
Universitas baru untuk menggantikan Ureca,
yakni Universitas Trisakti.
Sementara itu, terkait masalah yang dipandang
paling krusial dari masalah-masalah lainnya
yang menyangkut etnis Tionghoa di negeri ini,
yakni masalah ekonomi, Siauw juga punya
pandangan sendiri. Menurutnya, tak perlu ada
pembedaan antara kapital milik orang Tionghoa
maupun non-Tionghoa di Indonesia. Sepanjang
modal itu dimiliki oleh rakyat Indonesia, apapun
etnisnya, maka bisa diperuntukkan bagi
perkuatan ekonomi nasional serta berguna juga
untuk menangkal pengaruh negatif modal asing
multinasional.
Tampak bahwa Siauw mentolerir adanya
kapitalis domestik di Indonesia, guna melawan
pengaruh negatif kapital asing multinasional
yang menurut Siauw sangat eksploitatif. Konsep
Siauw ini dikenal sebagai konsep Ekonomi
Domestik.
Sementara itu, dinamika politik berjalan cepat
dan tak terduga. Tragedi Gestok yang meletus 1
Oktober 1965, merubah secara drastis
konstelasi politik nasional. PKI, selaku pihak
tertuduh dalam tragedi tersebut, segera dihabisi
oleh tentara sayap kanan pimpinan Soeharto
yang didukung imperialis Amerika Serikat (AS).
Jutaan pendukung PKI dan Bung Karno dibantai
serta ditangkapi tanpa proses peradilan.
Sebagai seorang simpatisan kiri sekaligus
pendukung Bung Karno, Siauw pun tak lepas
dari ‘tsunami’ politik tersebut. 4 Nopember
1965, Siauw ditangkap dan dibui selama 13
tahun oleh Orde Baru tanpa proses pengadilan.
Baperki pun dibubarkan, begitu juga dengan
universitas yang dibentuknya, Ureca.
Pada Bulan Mei 1978, Siauw Giok Tjhan
dibebaskan dari penjara. Perlakuan buruk yang
diterimanya selama meringkuk di tahanan rezim
Soeharto membuat kesehatan Siauw memburuk.
Setelah bebas dari penjara, ia pergi berobat ke
Belanda.
Selain berobat, kepergian Siauw ke Belanda juga
untuk menghindar dari kontrol rezim Soeharto
yang dikhawatirkan makin membuat
kesehatannya memburuk. Siauw menderita
komplikasi beragam penyakit, mulai dari
gangguan penglihatan hingga penyakit jantung.
Akhirnya, pada 20 November 1981, pejuang
bangsa itu meninggal dunia sebagai pelarian
politik.
Riwayat juang putra Surabaya yang telah
mengabdikan seluruh hidupnya bagi
kemaslahatan negara, bangsa dan etnisnya ini
seakan hilang dalam sejarah, hanya oleh stigma
yang masih ‘sakti’ hingga kini, yakni stigma
‘komunis’.

Hiski Darmayana, penulis adalah kader Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Makci Saripoh (Revolusioneer Malaya)

Perjuangan rakyat Malaya (Malaysia)
menghadapi kolonial Inggris juga mengandung
banyak kisah menarik di dalamnya. Kisah-
kisah ini bisa tentang banyak orang, sedikit
orang, atau orang per orang; tentang pribadi-
pribadi yang mengabdikan diri dalam
perjuangan itu. Dengan sumber bacaan yang
terbatas, penulis ingin berbagi sedikit kisah
tentang Siti Norkiah, alias Tun Minah, alias
Makcik Saripoh, wanita mulia yang baru wafat
tanggal 4 Februari 2014 lalu.
Terlahir tahun 1922 sebagai Siti Norkiah binti
Mahmud Baginda, dengan ayah Mahmud
Baginda dan ibu Saleha Binti Mat Yosuf.
Mahmud Baginda, ayah Siti, sempat menjadi
kader Kesatuan Melayu Muda (KMM), organisasi
yang didirikan oleh Ibrahim Yaakob untuk
menentang Kolonial Inggris, sekaligus
memperjuangkan penyatuan Semenanjung
Malaya dengan Republik Indonesia menjadi
Panji Melayu Raya.
Sementara kakeknya bernama Baginda Abdullah
Murah, meninggalkan Sumatera setelah
gagalnya pemberontakan di Indonesia. Dari
referensi yang penulis temui, tidak begitu jelas
apakah yang dimaksud adalah pemberontakan
tahun 1926-1927 yang dipimpin oleh Partai
Komunis Indonesia (PKI), atau ada
pemberontakan lain sebelumnya.
Tapi akar sejarah keluarga seperti disebutkan di
atas telah berpengaruh besar bagi kiprah politik
Siti Norkiah. Sejak kanak-kanak, Siti dan
Zainab Mahmud, adiknya, sering mendapat
tuturan Mahmud Baginda tentang perjuangan
kakeknya; apa dasarnya sang kakek menentang
kolonial Belanda, bagaimana perjuangan itu
dilakukan, dan sebagainya. Ketika tumbuh
remaja ia sudah dilibatkan dalam berbagai
kegiatan KMM dan turut mengatur organisasi di
tingkat lokal. Kegiatan ini terus berlangsung
secara tertutup selama masa pendudukan
Jepang, sampai berakhirnyaPerang Dunia II
tahun 1945.
Latar belakang pergerakan
Jepang yang kalah pergi, Inggris sang
pemenang kembali. Organisasi-organisasi
perjuangan yang berada di tanah Malaya segera
melakukan konsolidasi-konsolidasi dan
penyusunan kembali kekuatan. Spektrum politik
di Malaya menguat pada penolakan kehadiran
kolonial Inggris.
Di bulan Oktober 1945 Parti Kebangsaan Melayu
Melaya (PKMM) didirikan. PKMM dikategorikan
sebagai partai nasionalis kiri yang dekat dengan
Partai Komunis Malaya (PKM). Partai ini
kemudian mulai membentuk sayap-sayap
organisasi seperti AWAS (Angkatan Wanita
Sedar), Angkatan Pemuda Insaf (API), dan
kemudian mendirikan sebuah front persatuan
bernama PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) di
tahun 1948.
Selain itu, Partai Komunis Malaya (PKM)
mengembangkan sayap organisasi sektoral,
yakni Barisan Tani Malaya (BTM) dan Kesatuan
Buruh Melayu. PKM juga menyertakan kekuatan
pasukan yang sebelumnya sempat dibantu oleh
Inggris untuk menghadapi Jepang. Organisasi
tersebut adalah Malayan People Anti Japanese
Army (MPAJA) yang awalnya berbasis di
Singapura.
Ketika AWAS mendirikan cabang di negara
bagian Pahang, Siti Norkiah terpilih sebagai
ketua. Ia merangkap pula sebagai ketua di kota
Benta (kota terbesar di Pahang). Siti semakin
tenggelam dalam perjuangan rakyat negeri
Malaya. Ia hampir selalu hadir dalam rapat-
rapat umum, memberikan pendidikan-pendidikan
politik kepada massa, membangun struktur
organisasi, sampai mengatur jalannya
organisasi.
Gelombang politik menentang kehadiran kembali
kolonial Inggris semakin tinggi, pihak Inggrispun
kelabakan. Mereka menjalankan siasat politik
pecah belah dengan upaya mendirikan negara
boneka, merangkul unsur-unsur di tanah Malaya
yang pro-penjajah.
Di pihak lain, PKMM bersama PKM terus
melakukan aksi-aksi menentang kolonial
Inggris, mulai dari pemogokan buruh sampai
dengan aksi-aksi sabotase. Reaksi pemerintah
kolonial Inggris tidak tanggung-tanggung.
Tanggal 16 Juni 1948 negara ditetapkan dalam
keadaan darurat. Para pengurus PKMM dan
PKM ditangkap, ribuan dari mereka dihukum
mati, sebagian lain dipenjarakan.
Dalam situasi itu Siti Norkiah memilih hidup
berpindah-pindah di basis-basis massa yang
umumnya pendukung AWAS dan API. Ia seperti
ikan di dalam air. PKMM, partai yang selama ini
menjadi alat pengabdiannya, porak-poranda
dengan berlakunya keadaan darurat. Hanya
PKM yang bertahan berkat pengalamannya
mengorganisasikan diri di bawah tanah. Pada
tahun akhir tahun 1948 Siti Norkiah segera
bergabung ke PKM lewat perantara
Kamarulzaman Teh, seorang pimpinan PKM
yang pernah bertugas membantu
pengorganisiran PKMM.
Perjuangan bersenjata
Dalam keterlibatannya di perjuangan bersenjata,
pada awalnya Siti Norkiah bergabung dengan
resimen ke-VI Tentara Pembebasan Nasional
Malaya (TPNM) yang terdiri dari para prajurit
berlatar etnis Tionghoa. Ia kemudian bergabung
dengan regu yang berisi kawan-kawan berlatar
etnis Melayu di bawah pimpinan Musa Ahmad.
Baru pada tahun 1953 mereka bertemu dengan
resimen ke-X (ke sepuluh) yang merupakan
satu-satunya resimen khusus berisi prajurit
berlatar etnis Melayu diantara 12 (dua belas)
resimen TPNM.
Anggota resimen ke-X (ke sepuluh) yang
merupakan satu-satunya resimen khusus berisi
prajurit berlatar etnis Melayu diantara 12 (dua
belas) resimen TPNM.
Di Resimen ke-X inilah Siti Norkiah mendapat
julukan baru, yakni Tun Minah. Tun dalam
bahasa Melayu merupakan gelar, seperti tuanku
atau tunku. Kala itu TPNM telah melakukan
gerak mundur strategis ke bagian utara
semenanjung Malaka, di perbatasan antara
Malaysia dan Thailand.
Tahun 1957 Inggris terpaksa memberi
kemerdekaan kepada Malaya yang diwakili oleh
UMNO, tapi bidang ekonomi dan kemiliteran
tetap dipegang oleh Inggris. Tentang
kemerdekaan ini, seorang mantan gerilyawan,
Samsiah Fakeh, dalam memoarnya
menyebutkan pengakuan seorang veteran
UMNO, Sri Abdul Samad Idris: “Satu sebab lain
yang memaksa Inggris mengalah kepada UMNO
ialah adanya pemberontakan bersenjata
dicetuskan oleh Komunis di hutan-hutan”.
Tidak kurang dari 400.000 tentara
commonwealth (persemakmuran
Inggris)dikerahkan untuk menumpas gerilyawan
PKM. Mereka terdiri dari tentara Inggris, Fiji,
Selandia Baru, Australia, dan Nepal.
Dalam kondisi ini Tun Minah mendapat tugas
mengorganisir rakyat di kampung-kampung di
sekitar perbatasan untuk dijadikan “basis
merah” yang membantu perbekalan maupun
sokongan lainnya kepada TPNM. Konon, Siti
sangat dicintai oleh rakyat yang diorganisirnya
sehingga ia kemudian mendapat panggilan
sayang, Makcik Saripoh. Belasan sampai
puluhan kampung berhasil diorganisir Mak
Saripoh untuk mendukung gerilya, sebelum ia
ditugaskan mengikuti pasukan penggempur
Resimen X pada tahun 1969.
Hari-hari setelahnya Siti Norkiah terlibat dalam
perjalanan berat pasukan tempur ini.
Berulangkali mereka menghadapi serangan
pasukan koalisi persemakmuran, dan juga
menghadapi berbagai kampanye hitam oleh
penguasa yang mengibliskan PKM. Dampak dari
kampanye hitam ini jelas, berkurangnya pasokan
barang, terutama makanan, dari rakyat kepada
gerilyawan. Perjuangan gerilyawan PKM
semakin terdesak, tapi tidak menyerah.
Perdamaian
Setelah bergerilya selama lebih dari empat
puluh tahun, perundingan damai antara
pemerintah Malaysia dengan PKM diadakan.
Perundingan tingkat rendah diadakan sejak
tahun 1988, dan Siti Norkiah turut serta dalam
putaran kedua perundingan tersebut sebagai
rombongan Resimen Kesepuluh. Sampai tanggal
22 Desember 1989 perjanjian damai
ditandatangani di Hotel Lee Gardens, Hadyai,
Thailand.
Siti Norkiah tercatat sebagai satu di antara
1.188 bekas gerilyawan yang meletakkan
senjata. Mereka dibebaskan dari berbagai
tuntutan hukum Malaysia dan diberikan
sejumlah fasilitas (seperti tanah, rumah, dan
modal/uang) oleh pemerintah Malaysia dan
Thailand. Sebagian kecil diantara mereka
kembali ke Malaysia, dan sebagian besar yang
lain memilih menetap di sebuah perkampungan
di perbatasan Thailand-Malaysia yang khusus
dibangun oleh pemerintah kerajaan Thailand.
Siti Norkiah sendiri pilih menetap di Kampung
Perdamaian Sukhirin di Thailand bersama
kawan-kawannya seperti mantan komandannya
Abdullah C.D., Rashid Maidin, serta suaminya,
Abu Samah Mohd. Kassim. Di tahun 1999 Siti
Norkiah bersama Abu Samah Mohd. Kassim
sempat menunaikan ibadah haji. Beberapa kali
juga ia sempat kembali ke tanah Malaysia untuk
bertemu keluarga dan juga bertemu Sultan
Pahang di tahun 2002.
Tanggal 4 Februari 2014,kawan-kawan
seperjuangan di Kampung Perdamaian Sukhirin
menghantar kepergian Siti Norkiah, Srikandi Dari
Pahang, yang telah berusia 92 tahun. Ia
dimakamkan di samping pusara suaminya di
pemakaman Sungai Golok, Thailand.

Dominggus Oktavianus

Ali Syari'ati dan Revolusi Iran (Kajian Sufi dan Intelektual)

‘’Saya memberontak maka saya ada”- Ali
Syariati
Pada tanggal 12 Februari 2014 yang lalu,
masyarakat Iran di beberapa kota besar,
termasuk Teheran, turun ke jalan memasang
spanduk, banner dan meneriakkan yel-yel anti
Amerika dan Israel. Ratusan ribu warga turun
ke jalan hampir di seluruh Iran memperingati
Revolusi Iran yang terjadi 35 tahun lalu.
Revolusi besar Iran terjadi pada tahun 1979
yang berujung pada tumbangnya diktator Syah
Reza pahlevi yang menjadi boneka Amerika
Serikat.
Revolusi Iran sangat penting menjadi
pembahasan dan khazanah pergerakan kaum
revolusioner. Seorang pemikir Marxis bernama
fred Halliday mengatakan bahwa kaum marxis
dunia merasa iri dengan revolusi Iran 1979,
karena revolusi massal Iran mampu menarik
berjuta-juta rakyat Iran turun ke jalan
menumbangkan rezim Syah yang sedang
berkuasa dengan otoriter. Padahal, secara
“revolution en massre”, yaitu revolusi yang
benar-benar diledakkan oleh massa seperti Iran
itulah – suatu revolusi yang didorong oleh ide-
ide Islam revolusioner – suatu revolusi yang
diimpi-impikan oleh Karl Marx dan Engels
selama ini.
Mengenang Revolusi Iran tentunya tak bisa
dilepaskan dari sosok pejuang pemikir Ali
Syariati. Walaupun masa hidupnya sangat
singkat yakni 43 tahun, tetapi kontribusi Ali
Syariati pada Revolusi Iran sangat besar.
Bahkan dia sering dijuluki sebagai salah
seorang Ideolog Revolusi Iran. Karena
ketajaman tulisan dan pidato-pidatonya yang
mempengaruhi sebagian besar murid dan
mahasiswanya serta menyebar luas di kalangan
kelas menengah, dia harus membayar mahal
dengan bolak-balik dipenjara oleh rejim Syah
Iran dan dibunuh oleh intelijen rejim Syah Iran,
SAVAK.
Riwayat hidup Ali Syariati
Lahir di Mazinan, di pinggiran Kota Masyad,
Provinsi Sabvezar, di timur laut Khurasan, Iran.
Tepatnya pada tanggal 24 November 1933
dengan nama kecil Muhammad Ali Mazinanin.
Ia adalah putra sulung dari pasangan Sayyid
Taqi’ Syariati dan Zahra. Sayyid muhammad
Taqi’ Syariati adalah seorang guru spiritual
yang disegani di desa tersebut. Pada 1947 dia
mendirikan Pusat Penyebaran Kebenaran Islam
dan mencetuskan gerakan pengambilalihan
semua kilang minyak yang dikelola pihak asing
di Iran pada 1950. Itulah kenapa darah
pemberontak mengalir dalam diri Ali Syariati.
Kecintaan dan penghormatan kepada sang ayah
yang menjadi guru sekaligus orang yang sangat
berpengaruh dalam kehidupannya dituangkan
dalam sebuah tulisan: “Ayahku membentuk
dimensi-dimensi pertama batinku. Dialah yang
mula-mula mengajariku seni berfikir dan seni
menjadi manusia. Begitu ibu menyapihku, ayah
memberikan kepadaku cita-cita kemerdekaan,
mobilitas, kesucian, ketekunan, keikhlasan serta
kebebasan batin. Dialah yang memperkenalkan
aku kepada sahabat-sahabatnya – ialah buku-
bukunya; mereka menjadi sahabat-sahabatku
yang tetap dan karib sejak tahun-tahun
permulaan sekolahku. Aku tumbuh dan dewasa
dalam perpustakaannya. Banyak hal yang
sebetulnya baru akan kupelajar kelak bila aku
telah dewasa, melalui rangkaian pengalaman
yang panjang dan harus kubayar dengan usaha
dan perjuangan yang lama, tetapi ayahku telah
menurunkannya kepadaku sejak masa kanak-
kanak dan remajaku secara mudah dan
spontan. Aku dapat mengingat kembali setiap
bukunya, bahkan bentuk sampulnya. Teramatlah
cintaku akan ruang yang baik dan suci itu;
bagiku ia merupakan sari masa lampauku yang
manis, indah tetapi jauh.”
Setelah menyelesaikan sekolah, Ali Syariati
masuk sekolah Guru. Pada tahun 1952, Ali
Syariati mulai mengajar di Sekolah Menengah
Umum sembari kuliah di Universitas Mashdad
dan ketemu jodohnya. Adalah Pouran Syariat
Razavi, yang kemudian dinikahi oleh Ali Syariati,
dan mereka dikaruniai empat anak, yakni Ehsan,
Susan, Sara dan Mona.
Untuk menyalurkan semangat pergerakannya dia
membentuk Persatuan Pelajar Islam yang
menyebabkan dia harus ditangkap karena
melakukan unjuk rasa menentang kemiskinan.
Tahun berikutnya dia mendaftar menjadi
anggota Front Nasional. Lulus kuliah pada
tahun 1955, dan dua tahun kemudian, ia
kembali ditangkap bersama 16 anggota Gerakan
perlawanan nasional lantaran dianggap berbuat
makar.
Pada April 1959, Syariati mendapat beasiswa di
Universitas Sorbonne, Ibukota Paris, perancis,
karena prestasi akademiknya. Awalnya dia
berangkat seorang diri, tetapi setahun kemudian
Istri dan anaknya menyusul. Selama di Paris dia
berkenalan dengan ide-ide baru dari banyak
tokoh intelektual barat, seperti Louis Massignon,
Frantz Fanon, Jacques Berque dll. Dari sinilah
Ali Syariati mengambil ide-ide tentang
kemapanan, kesetaraan, kejujuran dari barat
yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai
Islam.
Pada tahun 1959, setahun setelah dia mendapat
gelar mahasiswa terbaik, dia bergabung dengan
Barisan Nasional Pembebasan Aljazair. Dan
kembali ditangkap di paris pada tahun 1961
saat menghadiri aksi solidaritas terbunuhnya
pemimpin pembebasan Kongo, Patrice Lulumba.
Ali Syariati kembali ke Iran tahun 1964 setelah
menyelesaikan studi strata tiga. Sewaktu tiba di
bandara, dia sempat ditahan atas kegiatan
politiknya semasa kuliah di perancis. Tetapi
beberapa minggu kemudian dibebaskan.
Dengan gaya orasi yang menggugah semangat
serta tema-tema kritis dalam setiap perkuliahan
membuat Ali Syariati dicintai mahasiswa dan
kalangan kelas menengah. Hal ini membuat
ketar-ketir Rejim Syah Iran, sehingga setiap
perkuliahan Ali Syariati diawasi oleh dinas
rahasia Iran (SAVAK).
Setelah kegiatannya dibatasi sedemikian rupa,
Ali Syariati memilih meninggalkan Iran dan pergi
ke Inggris. Tiga minggu kemudian Ali Syariati
ditemukan meninggal di Southampton, Britania
Raya, pada tanggal 19 Juni 1977. Spekulasi
yang berkembang bahwa Ali syariati mati
dibunuh oleh agen SAVAK. Jenazahnya
dikebumikan di Damaskus, Siria.
Pemikiran Sang Raushanfikr
Meski Ali Syariati tidak mengalami jalannya
revolusi, akan tetapi sumbangan pemikiran dan
perannya sangat menentukan. Bahkan Ali
Syariati dikenal sebagai arsitek dan ideolog
Revolusi Iran.
Ali Syariati terlibat dalam gerakan revolusioner
bukanlah tiba-tiba, tetapi jiwa pemberontaknya
diwariskan dari sang ayah. Pada usia yang
sangat belia, yakni 7 tahun, Ali Syariati telah
bergabung dengan Gerakan Sosialis Penyembah
Tuhan dan Pusat Penyebaran Islam yang
didirikan oleh ayahnya. Di tahun 1950, dia aktif
dalam gerakan rakyat dan nasionalis untuk
menasionalisasi industri minyak Iran bersama
sang ayah.
Keprihatinannya muncul ketika melihat
mayoritas masyarakat Iran yang miskin di
tengah industri minyak yang begitu berlimpah.
Sebagai negara penghasil minyak yang besar,
Iran hanya memberikan keuntungannya yang
besar kepada dunia barat. Tidak hanya
menyedot keuntungan minyak Iran, barat juga
mengendalikan ekonomi politik Iran. Sementara
rakyat Iran hanyalah menjadi buruh dan kelas
pekerja yang miskin dan ditindas. Demikianlah
Iran di bawah Syah Reza Pahlevi kala itu; hanya
menjadi negara boneka yang dikendalikan oleh
Amerika Serikat.
Ali Syariati sangat menentang perbudakan dan
penindasan yang dilakukan atas nama
pembangunan monumen-monumen sejarah
peradaban yang ditebus dengan kematian dan
kuburan para budak atau yang dia sebut dengan
–mengorbankan darah dan daging nenek
moyangku.
Sebagai negara dunia ketiga yang mayoritas
penduduknya adalah Islam Syiah, Iran dan
negara dunia ketiga lainnya sedang menderita
penyakit “westruckness ” (mabuk kepayang
terhadap Barat dan materialism syndrom).
Kapitalisme yang rakus dan selalu memproduksi
dan menjadikan negara dunia ketiga sebagai
pasarnya, membentuk sikap konsumerisme di
masyarakat. Sikap menghamba pada
kebendaan, budaya dan gaya hidup ala barat
serta sikap konsumerisme ini pada akhirnya
membuat masyarakat menjadi teralienasi
(terasing) dari budaya bangsanya sendiri.
Padahal, senyatanya gaya hidup modernisme
barat tidaklah selamanya mengantarkan
kebahagiaan dan ketentraman hidup.
Menghadapi syndrom yang serba kebarat-
baratan itu, Ali Syariati ingin membuktikan
bahwa Islam tidaklah reaksioner, pasif, dan
status quo. Islam justru menggerakkan manusia
melawan berhala-berhala peradaban duniawi.
Islam adalah revolusioner, yaitu menata
perubahan hidup dari sistem jahiliyyah menuju
sistem yang berkeadaban dan berkemanusiaan.
Islam, menurut Ali Syariati, mempunyai
pandangan Tauhid, yakni menuntut manusia
hanya takut pada satu kekuatan, yaitu kekuatan
Tuhan. selain Tuhan, yang lain hanyalah
kekuatan yang tidak mutlak alias palsu. Tauhid
menjamin kebebasan manusia dan memuliakan
hanya semata kepada-Nya. Pandangan ini
menggerakkan manusia untuk melawan segala
kekuatan dominasi, belenggu, dan kenistaan
manusia atas manusia. Tauhid memiliki esensi
sebagai gagasan yang bekerja untuk keadilan,
solidaritas, dan pembebasan.
Berikut adalah cuplikan kalimat dalam teologi
pembebasan Ali Syariati :
Bagi Dia, Tauhid berarti Keesaan (Oneless)
Bagi kita, Tauhid adalah kesatuan (unity)
KepadaNya, Tauhid berarti penghambaan
Kepada kita, Tauhid bermakna pembebasan
Untuk Dia, Tauhid adalah pemujaan tanpa
syarat
Untuk kita, Tauhid adalah persamaan tanpa
kelas.
Ali Syariati mendefinisikan bahwa bila
merindukan perubahan, maka dibutuhkan
Raushanfikr (orang-orang yang tercerahkan),
yakni individu-individu yang sadar dan
bertanggung jawab membangkitkan karunia
Tuhan Yang Mulia, yaitu “kesadaran diri”
masyarakat. Sebab hanya kesadaran diri yang
mampu mengubah rakyat yang statis dan
bobrok menjadi suatu kekuatan yang dinamis
dan kreatif.
Sosialisme dalam perspektif Ali Syariati adalah
paham yang berpihak pada kaum tertindas
(mustadafin) dan meluruskan perjalana
sejarah dari kekuasaan tiran menjadi kelompok
tercerahkan, berpihak pada kelas bawah
( proletar ) bersama orang-orang yang berada di
jalan Tuhan. Dari sinilah, revolusi Iran
mendapatkan tempat dan mulai ada kesadaran
untuk perubahan yang lebih baik, keberanian
untuk bergerak dan kesadaran kelas mulai
menggeliat.

Jakarta, 19 Februari 2014
Siti Rubaidah , mantan Pengurus Pusat Serikat
Tani Nasional (STN)

Maria Ulfah dan Perempuan Indonesia

Ketika Republik ini baru berdiri, ada satu orang
perempuan yang duduk di posisi kunci
kekuasaan. Dia adalah Maria Ulfah Santoso.
Dia menjabat Menteri Sosial pada Kabinet
Sjahrir II (1946).
Maria Ulfah adalah pertama yang menduduki
jabatan Menteri dalam sejarah Republik
Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1947, di
kabinet Amir Sjarifuddin I, seorang perempuan
revolusioner juga ditunjuk sebagai Menteri: SK
Trimurti. Dia menjabat Menteri Perburuhan.
Ada banyak alasan mengapa kedua perempuan
ini ditempatkan pada posisi kunci di masa awal
pemerintahan Republik. Salah satunya: karena
keduanya punya andil yang cukup besar dalam
perjuangan kemerdekaan dan pembebasan
perempuan.
Pergerakan Nasional
Maria Ulfah lahir di Serang, Banten, tanggal 18
Agustus 1911. Dia terlahir dari keluarga priayi.
Ayahnya, Raden Mochammad Achmad, adalah
satu dari segelintir pribumi yang bisa
mengenyam pendidikan hingga tamat HBS
(SMU) saat itu.
Terlahir dan dibesarkan di tengah keluarga
priayi, Ia menyaksikan betapa kaum perempuan
diperlakukan rendah di bawah ketiak laki-laki
feodal. Ia melihat sendiri seorang perempuan
yang sudah menikah dipulangkan ke rumah
orang tuanya karena sakit. Lalu, dengan
seenaknya, si suami menjatuhkan talak.
Kenyataan itulah yang menggerakkan Itje,
sapaan akrab Maria Ulfah sewaktu kecil,
memilih belajar Ilmu Hukum ketimbang
Kedokteran. “Saya mau memperjuangkan hak-
hak wanita. Banyak wanita diperlakukan tidak
adil, dicerai tidak boleh protes atau ke
pengadilan. Hal ini amat menyakitkan hati
saya,” katanya.
Itje pun berangkat ke Negeri Belanda untuk
menimbah ilmu hukum. Tepatnya di Fakultas
Hukum Universitas Leiden. Di sana, selain
bergelut dengan urusan akademik, Ia juga
terlibat dalam perhimpunan mahasiswa Leiden
(Vereeniging van Vrouwelijke Studenten Leiden/
VVSL).
Di Leiden, Maria banyak bertemu dengan tokoh-
tokoh pergerakan nasional Indonesia, seperti
Haji Agus Salim, Bung Hatta dan Bung Sjahrir.
Namun, dari ketiga tokoh itu, Sjahrir-lah yang
paling banyak menancapkan pengaruh
ideologisnya.
Di Belanda, Maria juga kerap melahap banyak
bacaan kiri. Salah satunya adalah buku karya
revolusioner Tiongkok, Mao Tse Tung, yang
dipinjam dari seorang kawannya. Dia juga
membaca pidato pembelaan Bung Karno di
hadapan pengadilan kolonial di Bandung,
“Indonesië Klaagt-Aan/Indonesia Menggugat”,
tahun 1930.
Tahun 1933, setelah empat tahun belajar di
Negeri Belanda, Maria berhasil menamatkan
studinya. Dia menjadi perempuan Indonesia
pertama yang meraih gelar Meester in de
Rechten (Sarjana Hukum) dari Universitas
Leiden, Belanda.
Setahun kemudian, ia pulang ke Indonesia. Saat
itu, ia sempat mengajar di sekolah menengah
pertama (AMS) milik Muhammadiyah. Kemudian
pindah mengajar di ‘sekolah liar’ milik
Perguruan Rakyat. “Yamin dan Amir
Sjarifoeddin, yang kemudian menjadi tokoh
pemimpin nasionalis, juga mengajar di sana,”
kata Maria.
Di tahun 1930-an hingga 1940-an, Ia banyak
berkecimpung di gerakan perempuan. Ia
beberapa kali memimpin organisasi maupun
federasi gerakan perempuan. Tak hanya itu, ia
juga berperan dalam beberapa kali
penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia.
Di tahun 1945, ketika BPUPKI dibentuk, Maria
Ulfah menjadi salah satu anggotanya. Konon, di
badan yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia
itu, yang jumlah anggotanya 60-an orang,
hanya ada dua orang perempuan. Di BPUPKI,
Maria ditempatkan di Panitia Kecil Perancang
Undang-Undang Dasar.
Pasca kemerdekaan, Ia juga sempat menjadi
anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP). Lalu, di tahun 1946, ia ditunjuk sebagai
Menteri Sosial oleh Sjahrir.
Nama Santoso yang melekat di belakang
namanya adalah nama suami pertamanya.
Sayang, pada saat Agresi Militer Belanda kedua,
suaminya itu gugur. Kemudian, setelah 15 tahun
sebagai janda, ia menikah dengan tokoh partai
sosialis, Soebadio Sastrosatomo.
Gerakan Perempuan
Sejak awal abad ke-20, organisasi berorientasi
pergerakan perempuan sudah menjamur di
Indonesia. Pasca Kongres Perempuan Indonesia
pertama, di tahun 1928, upaya penyatuan
gerakan perempuan sangat massif dilakukan.
Saat itu, bersama sejumlah organisasi
perempuan yang lebih kecil, Maria mendorong
berdirinya organisasi bernama Istri Indonesia.
Maria Ulfah tampil sebagai Ketuanya. Kendati
berdedikasi untuk perjuangan perempuan, tetapi
organisasi ini menjauh dari aktivitas politik.
(Cora Vreede-de Stuers, 2008).
Istri Indonesia sendiri menjadi bagian dalam
Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)–kelak
berganti nama menjadi Persatuan Perkumpulan
Istri Indonesia (PPPI). Federasi ini mulai
condong ke arah nasionalisme. Dan, Maria Ulfah
menjadi bagian di dalamnya.
Lantaran aktivitasnya, Maria sering berurusan
dengan PID (intelijen kolonial Belanda). Seperti
di tahun 1937, di sebuah rapat gerakan
perempuan di Purwokerto, PID turun tangan
untuk melarangnya berbicara.
Pada tahun 1918, ketika Volksraad [parlemen
bohongan semasa Hindia-Belanda yang hanya
punya fungsi konsultatif] didirikan, isu hak pilih
dan keterwakilan bagi perempuan sudah
muncul. Pada tahun 1935, isu tersebut makin
menguat.
Pada tahun 1938, gerakan perempuan sepakat
mengusung Maria Ulfah sebagai calon anggota
Volksraad. Ia, yang pernah mengenyam
pendidikan hukum di negeri Belanda, dianggap
sangat pantas untuk menduduki jabatan itu.
Sekaligus untuk menyuarakan hak-hak kaum
perempuan.
Tetapi kehendak penguasa kolonial, yang punya
hak menunjuk anggota Volksraad, justru
menunjuk seorang perempuan Belanda, Nj
Razoux-Schultz. Bukan menunjuk perempuan
Indonesia, yakni Maria Ulfah, yang diusung
gerakan perempuan. Tak pelak lagi, keputusan
ini menuai protes dari gerakan perempuan.
Pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya
Desember 1945, Maria Ulfah menjadi salah satu
inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten,
Jawa Tengah. Kongres ini, yang melibatkan
banyak organisasi perempuan, sepakat
melahirkan Persatuan Wanita Republik
Indonesia (Perwari). Kongres ini dibuat untuk
menegaskan dukungan terhadap Republik yang
baru berdiri.
Kemudian, pada Februari 1946, pertemuan yang
lebih luas dari gerakan perempuan sepakat
membentuk Badan Kongres Wanita Indonesia
(Kowani). Kowani menyepakati untuk terlibat
dalam perjuangan membela kemerdekaan, baik
melalui dapur umum, relawan kesehatan, hingga
ke garis depan.
Penentang Poligami
Di kalangan gerakan perempuan saat itu, Maria
Ulfah dikenal sebagai penentang poligami dan
diskriminasi terhadap perempuan.
Susan Blackburn dalam bukunya, Perempuan
dan Negara dalam Era Indonesia Modern, juga
mengakui hal tersebut. Menurutnya, dari 1930-
an hingga 1970-an, Maria Ulfah punya dedikasi
serius dalam memperjuangkan Undang-Undang
yang membatasi poligami.
Sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama, di
tahun 1928, kecaman terhadap poligami sudah
sangat nyaring. Organisasi perempuan yang
paling keras menentang Poligami kala itu
adalah Istri Sedar. Poligami dianggap sebagai
‘racun dunia’ bagi perempuan. Penggunaan
istilah racun merupakan antitesa dari
‘permaduan’.
Soal Poligami, Maria Ulfah mengatakan,
“Bagaimana mungkin perempuan Indonesia
memenuhi harapan kita untuk mengasuh
bangsa yang baru jika laki-laki Indonesia tidak
ingin melepaskan kedudukan mereka sebagai
raja dalam perkawinan? Bebaskan kekuasaan
itu. Perempuan memiliki perasaan, perempuan
memiliki pemikiran, sebagaimana laki-laki.
Kami, perempuan Indonesia, ingin memiliki hak
azasi manusia.” (BBPIP, 1939: 67).
Di tahun 1933, berlangsung kongres ke-IV
Perkumpulan Perikatan Istri Indonesia (PPPI).
Perkumpulan ini merupakan federasi dari
ratusan organisasi perempuan, termasuk
organisasi perempuan Islam. Saat itu Istri
Sedar, yang berhaluan radikal anti-poligami,
turut hadir. Perbenturan pun tak terhindarkan.
Saat itu, Ratna Sari, aktivis PERMI (islam),
menyampaikan pidato yang menyebut poligami
sebagai kewajiban perempuan. Perwakilan Istri
Sedar, Nj Pringgodigdo, tidak terima pidato itu
dan naik ke panggung. “Saya tidak terima itu.
Laki-laki itu seperti ayam jago yang mau punya
anak-anak di segala penjuru.”
Suasana kongres jadi riuh. Sejumlah peserta
laki-laki mulai menirukan suara kotek ayam
betina dan jantang. Pada saat itulah Maria
Ulfah memberi jalan tengah terhadap
perbenturan itu. Ia mengusulkan Badan
Konsultasi Perkawinan. Organisasi perempuan
Islam dan non-islam pun menyetujuinya.
Inilah yang menarik dari Maria Ulfah. Kendati ia
merupakan penentang poligami, tetapi ia tidak
mau membenturkannya dengan kelompok Islam.
Sebab, menurut dia, perbenturan itu justru akan
melemahkan persatuan kaum nasionalis.
Sebagai jalan keluarnya, ia lebih mendorong ke
regulasi, sesuai dengan keahliannya, sebagai
jalan membatasi praktek poligami dan
diskriminasi terhadap perempuan.
Pada tahun 1938, Maria Ulfah mengetuai Komite
Penyelidik Undang-Undang Perkawinan Islam.
Yang menarik, untuk mengaitkan kesesuaian
antara isu perempuan dan Islam, Ia merujuk
pada penerapan Swiss Code oleh Turki yang
memisahkan antara UU perkawinan dan agama.
Menurut Maria Ulfah, UU perkawinan harus
dibawa beriringan dengan prinsip Al-Quran,
bukan dipertentangkan. Baginya, Al-quran
sebagai Firman Tuhan memegang kepentingan
yang cocok dengan kepentingan semua kelas di
dalam masyarakat sepanjang zaman. (Cora
Vreede-de Stuers, 1960: 68).
Di tahun 1939, berdiri Badan Perlindungan
Perempuan Indonesia dalam Perkawinan
(BPPIP). Badan ini bertugas memeriksa
kedudukan perempuan dalam hukum adat,
Islam, dan Eropa. Selain itu, BPPIP juga
membuka biro konsultasi dan advokasi bagi
perempuan dalam menghadapi perkawinan.
Pada tahun 1948, di Kongres ke-IV Kowani,
Maria Ulfah memimpin badan yang membahas
soal UU perkawinan. Pada tahun 1950,
pemerintah membentuk Komisi bernama Panitia
Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak
dan Rujuk (NTR). Komisi ini, yang mana Maria
Ulfah tergabung di dalamnya, bertugas
memeriksa UU perkawinan yang ada dan
mengubahnya seusai semangat zaman.
Memang, perjuangan komisi itu belum berhasil.
Namun, kita tidak bisa menapikan bahwa,
dengan keahliannya di bidang hukum, Maria
Ulfah mencoba menggunakan UU sebagai jalan
untuk memperjuangkan penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Ketika Bung di Ende

Film Soekarno: Indonesia Merdeka karya
Hanung Bramantyo sengaja menghilangkan
salah satu kisah penting dalam perjuangan
Soekarno, yakni saat menjalani pembuangan
politik di Ende. Padahal, perjuangan Soekarno
di Ende punya arti besar bagi bangsa ini.
Nah, selain film Soekarno karya Hanung itu, ada
film Soekarno lain yang juga muncul di tahun
2013 lalu. Judulnya “Ketika Bung Di Ende
(KBDE)”, yang disutradarai oleh Viva Westi. Film
ini khusus menyorot kisah perjuangan Soekarno
saat menjalani pembuangan di Ende.
Sayang, film KBDE tidak setenar film Soekarno-
nya Hanung. Padahal, bagi saya, film ini cukup
kaya dengan dialog-dialog yang mencerdaskan.
Aktor-aktornya juga cukup punya nama: Baim
Wong (Soekarno), Paramitha Rusadi (Inggit),
dan Tio Pakusodewo (Martin Paradja).
Namun, ya, film ini memang kurang menarik
bagi mereka yang kurang suka dengan film-film
serius. Jangankan adegan ‘bercinta’, hal yang
berbau humor saja nyaris tidak ada. Bayangkan,
selama 2 jam lebih rahang anda harus terkatup
karena tidak ada hal yang pantas ditertawakan
di film itu. Yang ada, anda harus pasang telinga
baik-baik untuk menyimak dialog-dialognya
yang mengalir deras. Membosankan kan?
Namun, saya tetap punya beberapa catatan
terhadap film ini. Saya akan melihat film ini dari
beberapa hal: pertama , bagaimana KBDE
memaknai ‘politik pembuangan’–nanti bisa
dibandingkan dengan film Soekarno karya
Hanung; kedua , seberapa besar KBDE didukung
oleh riset sejarah dan pemahaman akan
sejarah; ketiga, pelajaran penting apa yang bisa
dibungkus pulang oleh para penononton usai
nonton film ini.
/1/
Dalam sejarah pergerakan nasional, metode
“pembuangan politik” bukanlah hal yang baru.
Penguasa kolonial kerap menggunakan metode
ini untuk menghentikan langkah pergerakan.
Ada tokoh pergerakan yang dibuang ke luar
negeri, seperti yang menimpa ‘Tiga
Serangkai’ (Douwes Dekker, Tjipto, dan
Suwardi), Tan Malaka, Semaun, dan lain-lain.
Juga tidak sedikit tokoh pergerakan yang
dibuang di tempat-tempat terpencil dan terisolir
di dalam negeri, seperti Banda Neira, Boven
Digul, dan lain-lain.
Esensi dari pembuangan politik adalah
pemisahan antara tokoh terkemuka kaum
pergerakan dengan massa-rakyat atau
pendukungnya. Belanda berharap, dengan
membuang para tokoh-tokoh penggeraknya,
maka pergerakan pun akan menemui ajalnya.
Itupula yang terjadi dengan Soekarno. Ia
dibuang ke tempat sepi dan nun jauh di bagian
timur Hindia-Belanda, yakni Ende. Penduduk
Ende jaman itu–versi Soekarno–hanya 5000-an
jiwa. Jadi, bisa dibayangkan betapa sepinya
daerah itu. Sekalipun seluruh penduduk Ende itu
berhasil diorganisir Soekarno, itu belum
menyamai kemeriahan rapat-rapat umum
(vergadering) PNI di Jawa. Sudah begitu, Ende
sangat sepi dari hingar-bingar pergerakan
nasional yang berpusat di Jawa.
Belanda yakin, dengan membuang Soekarno ke
Ende, pergerakannya di Jawa akan kehilangan
induk. Sementara Soekarno, yang terbiasa
dengan gelora massa, akan menemukan dirinya
terasing. Pelan-pelan ia akan frustasi. Dan
selanjutnya bisa gila atau meninggalkan dunia
politik.
Bagaimana KBDE memaknai pembuangan politik
Soekarno di Ende? Mari kita lihat detail filmnya.
Film ini diawali dengan kedatangan Soekarno
bersama keluarganya di Ende. Kedatangannya
disambut sepi. Sampai-sampai dia bilang,
“Mungkin perjuangan ini akan berakhir,” tutur
Soekarno di permulaan film, untuk
menggambarkan rasa frustasi itu.
Soekarno dan keluarganya ditempatkan di
sebuah rumah kosong di sebuah kampung
bernama Ambubaga. Rumahnya diapit dengan
kebun. Di hari pertama, Inggit sudah mengeluh,
“kenapa kita dikirimnya ke pulau ini?” Soekarno
menjawab, “dulu Belanda berpikir membuang
orang kita keluar. Tapi, di luar atau kemanapun
kita dieksternir, kita masih bisa menyusun
kekuatan untuk melawan mereka semua.
Belanda akhirnya memutuskan untuk
mengasingkan para pemberontak di dalam
negeri saja, dimana mereka langsung dapat
mengawasi kita.”
Kendati dibuang di Ende yang terpencil,
Soekarno dan keluarganya tetap diawasi ketat
oleh Belanda. 7 orang Polisi Belanda bergantian
mengawasi aktivitasnya tiap hari. Belum lagi
polisi yang menyamar sebagai ‘preman’. Tak
hanya itu, Soekarno harus melapor atau
melakukan absensi setiap hari.
Digambarkan Soekarno, pada hari-hari pertama
kedatangannya di Ende, merasa sangat terasing
dan agak frustasi. Istilah anak muda sekarang:
dia (Soekarno) galau. Berhari-hari dia hanya
terduduk melamun saja. Buku-buku politik, yang
seharusnya menjadi temannya dalam
pengasingan, sudah disortir oleh Belanda.
Awalnya, masyarakat Ende pun mengacuhkan
Soekarno. Siapa yang kenal Soekarno? Jaman
itu belum ada TV dan internet! Paling-paling
yang mengenal Soekarno hanya mereka yang
bisa mengakses informasi, seperti koran dan
radio. Golongan yang biasa mengakses
informasi hanyalah golongan elit, yakni orang-
orang Belanda, orang-orang pribumi yang
menjadi amtenar, dan penguasa lokal (Raja dan
keluarganya). Tetapi golongan itu sangat alergi
dengan pergerakan, apalagi orang buangan
politik. Sementara rakyat jelata tidak mengenal
Soekarno dan perjuangannya. Sampai-sampai
Soekarno berujar, “orang di sini yang mengerti
tidak bicara dan yang bicara tidak mengerti.”
Dalam situasi seperti itu, peran keluarga
menjadi penting. Ada dua yang berperan penting
untuk terus menyemangati Soekarno: pertama,
istrinya sendiri, Inggit Garnasih, dan kedua,
mertuanya Ibu Amsi. Kedua orang inilah yang
terus menyemangati Soekarno dengan caranya.
Mulai dari memasak masakan kesukaan
Soekarno hingga dukungan moral.
Tetapi kegalauan Soekarno tak berlangsung
lama. Bukan Soekarno kalau ia menyerah pada
keadaan. Ia mulai berjalan-jalan, ditemani
pembantunya, Riwu, untuk menemui penduduk
Ende. Karena merasa diacuhkan oleh kalangan
elit, Soekarno memilih berkawan dengan rakyat
jelata: nelayan, petani, pedagang, dan orang
biasa. Kawan pertama Soekarno di Ende
bernama Kota, seorang nelayan. Kemudian
Darham, seorang tukang-jahit.
Saya kira, alur utama yang hendak
diketengahkan oleh KBDE adalah bagaimana
menggambarkan Soekarno keluar dari perasaan
dan suasana keterasingannya dan kemudian
menciptakan panggung-panggung pergerakan
yang baru. Atau, istilahnya: membangun “PNI
kecil-kecilan” di Ende.
Sekarang, kita tengok bagaimana Hanung
Bramantyo menggambarkan pembuangan
Soekarno di Bengkulu. Di film Hanung, Soekarno
seolah menikmati pembuangannya di Bengkulu.
Nyaris tidak terlihat ada rintangan politik dan
sosial.
Padahal, kehidupan Soekarno di Bengkulu tak
seenak itu. Pertama, sebagai orang buangan, ia
tetap diawasi ketat oleh pihak kolonial Belanda.
Penduduk setempat juga dilarang mendekati
Soekarno. Kedua , soekarno mengeluh dengan
karakter feodal dan kolot masyarakat bengkulu.
Soekarno berkali-kali bermasalah dengan tokoh
tua dan golongan konservatif di Bengkulu
karena berupaya mendobrak tradisi tua, seperti
tindakannya menyingkirkan tabir/pembatas
antara pria dan wanita di sebuah acara
pertemuan keluarga.
Jadi, di banding Ende, Bengkulu lebih berat bagi
Soekarno. Di Ende, masyarakatnya lebih
terbuka. Di sana, penduduknya memeluk agama
berbeda-beda. Mereka pun berasal dari suku-
suku yang berbeda. Jadinya, mereka tidak alergi
dengan perbedaan. Di Bengkulu, Soekarno
berhadapan dengan masyarakat yang tertutup.
Kondisi social itu membatasi ruang-gerak
Soekarno untuk menjalankan aktivitas politik.
Tetapi lagi-lagi Soekarno tak patah arang.
Seperti di Ende, di Bengkulu Soekarno juga
membentuk kelompok sandiwara. Namanya
Monte Carlo. Di sini Soekarno menghasilkan
beberapa naskah drama, seperti Rainbow
(Poetri Kencana Boelan), Hantoe Goenoeng
Boengkoek, Si Ketjil (Klein Duimpje), dan
Chungking Djakarta.
Soekarno juga mengajar di Sekolah
Muhammadiyah atas permintaaan ketua
Muhammadiyah setempat, Hassan Din–
bapaknya Fatmawati. Tetapi dilarang
membicarakan soal-soal politik kepada
siswanya. Selain itu, untuk merapatkan
hubungannya dengan rakyat, Soekarno menjadi
arsitek gratis bagi penduduk yang membangun
rumah baru. Di Bengkulu, Soekarno juga mulai
menulis dengan nama samaran Guntur atau
Abdurrachman untuk menyebar-luaskan
pandangan politiknya.
Sayang, Hanung kurang membentangkan hal
tersebut. Terlebih lagi, Hanung gagal memaknai
pembuangan politik. Alhasil, Soekarno
digambarkannya seolah-olah manusia bebas di
Bengkulu sana. Saking bebasnya, Soekarno
sibuk pacaran dengan salah seorang muridnya,
Fatmawati.
/2/
Film KBDE didukung oleh sejarawan-sejarawan
yang banyak bergumul dengan kisah perjuangan
Bung Karno, seperti Peter A Rohi, Peter
Kasenda, dan Roso Daras. Saya kira, kontribusi
mereka sangat penting untuk memperkaya riset
sejarah film ini.
Karena itu, film KBDE cukup jeli. Misalnya,
panggilan terhadap Soekarno di film ini adalah
‘Tuan’ dan ‘Bapak’. Bukan panggilan “Bung”
sebagaimana film Soekarno-nya Hanung. Jelas,
jaman itu panggilan ‘Bung’ belum dikenal. Yang
paling banyak adalah panggilan ‘Tuan’ atau
‘Saudara’. Panggilan ‘Bung’ baru dipopulerkan
oleh Bung Karno pasca Proklamasi 17 Agustus
1945.
Film ini juga mengetengahkan kisah Soekarno di
Ende yang jarang diketahui publik atau
dituturkan oleh sejarah resmi. Misalnya,
persahabatan Soekarno dengan pastor-pastor
SVD, terutama Pater Gerardus Huijtink. Di film
KBDE, Persahabatan Soekarno dengan Pater
Huijtink digambarkan cukup dekat. Keduanya
kerap berdiskusi saat Soekarno mengunjungi
perpustakaan SVD. Tak hanya itu, Pater
Huijtink-lah yang memperjuangkan agar
kelompok sandiwara Soekarno bisa berlatih di
gereja. Dia pula yang menjamin agar kelompok
Sandiwara Soekarno boleh menggelar
pertunjukan di depan umum.
Film KBDE juga cukup detail menggambarkan
hal-hal sederhana tetapi penting ketika
Soekarno dibuang di Ende, seperti sebutan
‘keluarga Jawa’–sebutan masyarakat lokal
untuk keluarga soekarno, penggunaan bahasa
dan dialek Sunda di tengah lingkungan keluarga
Soekarno–terutama antara Inggit Garnasih
(Paramita Rusady) dan ibunya, Ibu Samsi
(Niniek L Karim).
Tetapi ada yang cukup kontroversial di film itu.
Yakni, kemunculan tokoh bernama Martin
Paradja. Dalam sejarah, Martin Paradja dikenal
sebagai salah satu tokoh di balik
pemberontakan di atas Kapal Perang D e Zeven
Provincien (kapal Tujuh) tahun 1933. Namun,
dari berbagai versi sejarah, termasuk tulisan
Peter A Rohi sendiri berjudul “77 Tahun
Pemberontakan Di Atas Kapal Zeven Provincien ”,
dikatakan bahwa Martin Paradja gugur dalam
pertempuran di atas kapal itu tanggal 10
Februari 1933. Saat kapal itu dihujani bom oleh
pesawat Dornier.
Di film itu, diceritakan Soekarno bertemu tokoh
Martin Paradja di dekat toko Tionghoa. Awalnya
Martin yang menegur Soekarno. Martin
menceritakan soal pemberontakan Seven
Provincien kepada Soekarno. Lalu, setelah
menuturkan sekilas soal pemberontakan itu,
Martin mengatakan, “ketika bom-bom
dijatuhkan, kapal kami diserang habis-habisan
oleh torpedo, Belanda bodoh itu mengira aku
mati….tapi Tuhan masih melindungi aku, aku
sempat meloncat keluar kapal dan masuk ke
laut.”
Saya kira, ini sebuah kontroversi. Apalagi,
dalam film KBDE, peranan Martin sangat besar.
Dia menyelundupkan surat-surat rahasia
Soekarno, memasok informasi ke Soekarno,
menawarkan pelarian menggunakan kapal
kepada Soekarno, hingga menyediakan kain
panjang untuk keperluan layar panggung
Sandiwara Soekarno. Apakah tokoh Martin
sengaja dihidupkan sekedar untuk mengesankan
adanya aktivitas bawah tanah menyokong
perjuangan Soekarno di Ende? Entahlah.
Memang, di dalam buku otobiografinya Bung
Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Ia
menceritakan ada orang yang menawarinya
‘kabur’ dari Ende. Tapi tidak disebutkan bahwa
orang itu bernama Martin Paradja. Soekarno
hanya bilang ‘seorang stokar berbadan tegar
lagi kekar’.
/3/
Saya kira, ada beberapa pelajaran berharga
yang ditunjukkan di film KBDE ini. Pertama, soal
strategi Soekarno keluar dari kekangan
penguasa kolonial dan kemudian berhasil
membangun panggung gerakan di Ende. Kedua ,
ada banyak pesan atau nilai-nilai, yang
mengalir deras melalui dialog-dialog di film
KBDE, yang berguna bagi bangsa kita saat ini.
Soal strategi, Soekarno cukup brilian. Di tengah
kontrol ketat kolonial, juga kondisi sosial
masyarakat yang agak acuh, Soekarno tetap
berhasil menciptakan sebuah panggung politik.
Saya kira, inilah nilai seorang pejuang politik.
Untuk menciptakan panggung gerakan,
Soekarno menempuh beberapa langkah.
Pertama, ia mengadakan pengajian rutin di
rumahnya. Dengan cara ini, Soekarno berhasil
mengumpulkan orang. Tak hanya itu, cara itu
juga pelan-pelan memangkas jarak yang
diciptakan kolonial untuk memisahkan dirinya
dengan massa di sekitarnya.
Kedua, Soekarno juga menjalin persahabatan
dengan pastor SVD di Ende, yakni P. Johanes
Bouma (Regional atau pemimpin SVD Region
Sunda Kecil) dan P. Gerardus Huijtink (Pastor
Paroki Ende). Dengan begitu, Soekarno terus
mematahkan politik isolasi yang dijalankan oleh
Belanda.
Ketiga, Soekarno membentuk kelompok Tonil
(sandiwara). Para pemainnya adalah rakyat
jelata. Sebagian diantara mereka buta-huruf
dan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan
baik. Bayangkan tingkat kesukarannya, tetapi
Soekarno berhasil.
Soekarno menamai kelompok sandiwaranya
“Kelimoetoe Toneel Club”. Kelimutu adalah
nama sebuah gunung di Flores. Ide nama itu
berasal dari Inggit Garnasih. Jumlah
anggotanya 47 orang. Di kelompok sandiwara
itu Soekarno bertindak sebagai pelatih, penulis
naskah drama, penata panggung, pembuat iklan
pementasan, hingga menjual karcis pertunjukan.
Selama pembuangan di Ende, yakni 1934-1938,
Soekarno menghasilkan 13 naskah drama.
Antara lain: Rahasia Kelimutu (dua seri), Tahun
1945, Nggera Ende, Amuk, Rendo, Kutkutbi,
Maha Iblis, Anak Jadah, Dokter Setan, Aero
Dinamik, Jula Gubi, dan Siang Hai Rumbai.
Melalui sandiwara, Soekarno memasokkan
kesadaran-kesadaran perlawanan. Misalnya,
drama “Rahasia Kalimutu” mencoba
mengajarkan rakyat untuk tidak percaya
takhyul. Atau drama berjudul “Dokter Setan”,
yang diadopsinya dari novel Mary Shelley,
Frankenstein , yang mengajarkan bahwa tubuh
Indonesia yang sudah tak bernyawa bisa
dibangkitkan dan dihidupkan kembali. “Itu
perlambang perjuangan. Sesuatu yang sudah
mati bisa hidup kembali. Semangat yang sudah
mati bisa hidup kembali asal ada kerja keras
dan keinginan,” kata Soekarno. Tak hanya itu,
Soekarno juga mengajarkan lagu “Indonesia
Raya” melalui kelompok sandiwara itu.
Film KBDE juga kaya dengan pesan-pesan
ideologis. Misalnya, dialog antara pater Huijtink
dengan Soekarno. Huijtink menanyakan,
“apakah anda membenci Belanda?” Soekarno
menjawab, “masalahnya bukan bangsa Belanda,
melainkan imperialisme.” Ini pandangan
Soekarno sejak awal terjun ke gelanggang
pergerakan. Sebagai seorang nasionalis, ia
menyadari bahwa kolonialisme tidak bisa
dipisahkan dari nafsu imperialisme, yakni
kepentingan negara kapitalis maju untuk
mengeksploitasi ekonomi negara jajahan,
dengan menjadikan negara jajahan sekedar
sebagai penyedia bahan baku bagi industri
negara kapitalis maju, penyedia tenaga kerja
murah, sebagai pasar bagi produk industri
negeri kapitalis maju, dan tempat penanaman
modal asing.
Dari pater Huijtink, Soekarno juga dititipi dua
pertanyaan besar: pertam a, di mana tempat
mamamu yang beragama Hindu itu di dalam
negara yang mayoritas Muslim?; kedua , di
mana tempat orang-orang Flores yang
mayoritas Katolik ini dalam negara yang Marxis
dan mayoritas Muslim itu? Dua pertanyaan
penting itu menjadi bahan renungan Soekarno
dalam mencari konsep atau dasar ideologis
untuk menyatukan Indonesia sebagai sebuah
bangsa sekaligus negara merdeka.
Ende sangat mempengaruhi Soekarno. Terutama
dalam merumuskan dasar negara Indonesia
kelak, yakni Pancasila. Kehidupan rakyat Ende,
yang berasal dari berbagai suku bangsa dan
agama tetapi hidup rukun dan damai, benar-
benar memperkaya imajinasi Soekarno terhadap
Indonesia merdeka kelak. Bahkan, itu menjadi
bahan renungannya setiap hari di bawah sebuah
pohon sukun.
Film ini, yang disponsori oleh Kemendikbud RI,
memperlihatkan betapa kentalnya pengaruh
marxisme terhadap Soekarno. Sesuatu yang
banyak disangkal oleh kaum marhaenis dewasa
ini. Sesuatu yang juga dicap “sesat” di masa
Orba. Hanya saja, dalam sebuah dialog dengan
Asmara Hadi di film ini, Soekarno menegaskan:
“Marxisme saya itu adalah marxisme yang di
dalamnya menggema suara Tuhan.” Apa
maksudnya, entahlah.
Tetapi, Soekarno memang seorang marxis. Ia
terpengaruhi marxisme sejak belia hingga
matinya. Dan Soekarno berkali-kali mengakui,
bahwa teori marxisme merupakan teori yang
paling kompeten untuk memecahkan soal
sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan. Dan
karena marxisme pula, nasionalisme Soekarno
menentang fasisme dan chauvinisme, tetapi
sangat dekat dengan cita-cita demokrasi dan
keadilan sosial.
/4/
Terus terang, ketika mendengar nama Baim
Wong disebut-sebut akan memerankan
Soekarno, saya agak ragu. Apalagi, seperti
diakuinya sendiri, Baim buta dengan sosok
Soekarno. “Saya salah satu orang yang tidak
tahu soal Soekarno, saya juga buta soal
kemerdekaan,” kata Baim dalam Konferensi Pers
Peluncuran Produksi Film Soekarno di Jakarta,
Kamis (5/9/2013).
Namun, Baim tak menyerah. Ia mulai melahap
buku-buku mengenai Soekarno. Nah, begitu
melihat akting Baim Wong di film KBDE, saya
agak terperangah. Saya langsung lupa dengan
Baim yang banyak bertebaran di sinetron dan
FTV. Tidak sempurna memang. Tapi cukup
memuaskan. Bagi saya, dibandingkan dengan
Ario Bayu, Baim lebih menjiwai Soekarno.
Sementara karakter Inggit yang diperankan oleh
Paramita Rusady kurang menggigit. Di film ini,
Inggit banyak meneteskan air mata. Padahal,
berdasarkan sejumlah literature, Inggit yang
lebih tua 12 tahun dari Soekarno dikenal
sebagai sosok perempuan yang tangguh dan
sangat mendukung perjuangan kemerdekaan. Di
saat-saat Soekarno sedang rapuh, Inggit-lah
yang menguatkannya.
Secara keseluruhan, film ini memang datar.
Tidak ada bumbu percintaan di dalamnya. Tidak
ada konflik keras yang memicu emosi penonton.
Yang banyak kita saksikan hanya pergulatan
batin Soekarno. Jumlah pemainnya juga sedikit.
Jadinya, penonton harus bersabar karena hanya
melihat wajah pemain yang itu-itu saja.
Tetapi kelihatannya kita harus memaklumi hal
itu. Pertama, film yang diproduksi oleh
Kemendikbub ini memang lebih ditujukan untuk
pendidikan dan pengenalan pemikiran Soekarno.
Jadi, semacam film propaganda pemerintah.
Kedua, waktu pembuatannya sangat singkat:
mulai diproduksi tanggal 28 September 2013
dan diluncurkan tanggal 28 november 2013.
Ketiga, anggarannya cukup terbatas. Konon,
KBDE hanya dibiayai Rp 8 miliar. Bandingkan
dengan film karya Hanung yang menghabiskan
Rp 25 miliar.
Saya sendiri mengapresiasi film ini dengan
catatan: kedepan, kalau ada pembuatan film
semacam ini lagi, pengerjaannya harus lebih
serius. Jangan tergesa-gesa bak mengejar
setoran.
Dan, sebagai penutup, mari teriakkan salam
nasional kita: Merdeka!
Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Sekedar informasi: Film “Ketika Bung Di Ende”
bisa ditonton di Youtube. Ini linknya:

Olga Benario Perempuan Revolusioneer

Di tahun 1942, seorang perempuan muda
berusia 34 tahun berakhir hidupnya di ‘kamar
gas’ Hitler. Melalui surat terakhirnya ia
menulis: “Aku berjuang untuk keadilan,
kebaikan, dan untuk dunia yang lebih baik.”
Perempuan itu adalah Olga Benário. Dia anak
keluarga kelas menengah di Munich, Jerman.
Ayahnya, Leo Benário, seorang pengacara
sekaligus anggota Partai Sosial-Demokrat
Jerman. Ibunya, Eugenie Gutmann, seorang
Yahudi konservatif.
Tetapi Olga memilih keyakinan politik yang
berbeda dengan kedua orang tuanya. Di usia 14
tahun, dia menjadi anggota sayap pemuda
Partai Komunis Jerman (KJVD). Sebagai aktivis
komunis, ia terjun dalam pengorganisiran kelas
pekerja di Berlin-Neukoelln.
Tanggal 12 Februari lalu, bertepatan dengan 106
tahun kelahirannya, saya menonton filmnya:
Olga (2004). Film garapan sutradara Jaime
monjardim itu mengulas perjalanan hidupnya,
semangat dan kesabaran revolusionernya, dan
komitmen perjuangannya.
Di tahun 1926, Olga memimpin ‘aksi bersenjata’
untuk membebaskan kawan seperjuangannya,
Otto Braun, yang sedang diadili dengan tuduhan
menghasut kebencian anti-pemerintah. Waktu
itu Olga membuat ‘aksi spektakuler, dengan
menodongkan pistol ke polisi penjaga, dan
kemudian berhasil membawa pergi Otto Braun.
Karena dicari-cari polisi, Olga dan Otto pergi ke
Moskow. Waktu itu Soviet sedang kekurangan
pangan. Tetapi Olga tetap optimis dengan
sosialisme. “Tetapi di sini ada kebebasan dan
masa depan. Tidak seorang pun akan
kelaparan,” ujarnya kepada Otto Braun.
Ada dialog menarik ketika keduanya sedang
berada di atas kereta menuju Moskow. Otto
mengatakan, “Kau bisa berjuang bersamaku.”
Olga menjawab: “Aku berjuang bersama
revolusi, bukan dengan seorang laki-laki.”
Waktu itu fasisme mulai menguat di Jerman.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NZDAP), partai yang didirikan Hitler, sedang
naik daun. Mereka memanfaatkan gelombang
PHK untuk menarik simpati umum. Partai
Komunis Jerman, yang melihat bahaya fasisme
itu, mencoba menyadarkan rakyat dengan
tuntutan: roti dan pekerjaan. Tak jarang, terjadi
perkelahian massal di jalanan antara massa
komunis dengan milisi-milisi NZDAP. Dan, Olga
hadir di tengah-tengah perkelahian itu.
Tahun 1928, ia menjadi delegasi Jerman pada
Kongres Pemuda Komunis Internasional ke-V. Di
sana ia berseru akan bahaya fasisme yang
sedang merekah di berbagai belahan dunia,
terutama di Eropa. “Kita harus bersiap untuk
melawan ini. Aku ingin pelatihan militer
sehingga kami dapat berjuang untuk
kemenangan revolusi. Berjuang untuk dunia
tanpa ketidak-adilan, tanpa kesengsaraan, dan
tanpa perang.”
Di Soviet, Olga mendapat pelatihan militer. Tak
lama kemudian, ia bekerja di Direktorat Intelijen
Tentara Merah. Saat itulah ia mendengar
tentang rencana revolusi di Brazil. Sekelompok
tentara, yang menamai dirinya “Prestes
Column”, berjalan kaki sejauh 25.000 kilometer
untuk menggulingkan rezim korup di Brazil.
Pemimpinnya seorang Kapten bernama Luis
Carlos Prestes.
Olga sangat berminat untuk terlibat dengan misi
revolusi di Brazil. Dan, bak gayung bersambut,
Dmitry Manuilsky, seorang pejabat Komintern
(Komunis Internasional), menugasinya
mengawal Carlos Prestes ke Brazil.
Untuk melakukan perjalanan dari Moskow ke
Rio De Jeneiro, yang tentu saja melintasi
banyak negara, keduanya menyamar sebagai
pengantin baru kaya raya sedang berbulan
madu. Jadilah perjalanan panjang itu sebuah
kisah romantis antara Olga dan Prestes. Tiba di
Brazil, keduanya sudah menjadi sepasang
kekasih. Keduanya juga langsung bergelut
dengan persiapan revolusi. “Mungkin tahun
1935 akan menjadi tahun revolusi di Brazil,”
kata Prestes. Pemberontakan militer meletus
bulan November 1935. Sayang, karena
kurangnya persiapan, pemberontakan itu tidak
berumur lebih 12 jam. Revolusi menemui
kegagalan.
Tetapi, pemberontakan yang gagal itu cukup
menjadi dalih bagi rezim berkuasa, Getulio
Vargas, untuk menghabisi kaum komunis
sebagai jalan pembangunan rezim diktator. Tak
lama kemudian, dinas intelijen Brazil–dengan
dukungan Gestapo–mulai menangkapi aktivis
komunis. Termasuk mengincar Prestes dan
Olga.
Setelah bersembunyi dari rumah ke rumah, Olga
dan Prestes tertangkap. Keduanya dijebloskan di
penjara terpisah. Saat itu, Olga mulai
mengandung anaknya dari Prestes. Bersamaan
dengan itu, agen rahasia Brazil mengetahui
identitas Olga sebagai seorang yahudi sekaligus
aktivis Partai Komunis Jerman.
Pada September 1936, di tengah kehamilannya
yang membesar, Olga dideportasi ke Jerman
sebagai “hadiah” Vargas untuk Hitler. Padahal,
saat itu dunia internasional mengutuk rencana
deportasi itu sebagai kejahatan kemanusiaan.
Cerita sedih pun dimulai. Tak lama kemudian,
Olga melahirkan anaknya di sebuah penjara di
Berlin. Ia memberi nama anaknya: Anita
Leocardia Prestes.
Kesedihan demi kesedihan merenggut ketegaran
Olga. Baru saja menikmati masa bahagia saat
menyusui anaknya, otoritas NAZI sudah
memaksa memisahkan mereka. Anita Leocardia
kemudian diserahkan kepada Ibunda Prestes.
Terguncang karena kehilangan anaknya, Olga
dikirim ke kamp konsentrasi di Lichtenberg. Tak
lama kemudian, dia dipindahkan ke
Ravensbruck. Di dalam kesulitan dirinya, Olga
tetap memberikan perhatian dan solidaritasnya
kepada sesama tawanan. Selain itu, melalui
surat-suratnya, Olga tetap memelihara
komitmennya terhadap cita-cita sosialisme.
“Sekarang aku mau tidur, supaya besok aku
bisa kuat,” tulis Olga melalui surat kepada
suami dan anaknya dari kamp Konsentrasi NAZI
pada malam terakhir hidupnya. “Peluk cium
untuk kalian berdua untuk terakhir kalinya.”
Tahun 1942, Olga bersama komunis lainnya
dibunuh di dalam sebuah kamar gas. Tahun
1945, kediktatoran Vargas tumbang. Tak lama
kemudian, Prestes mendapat pengampunan.

Anda bisa menontonnya di sini:

Sang Kiyai dan Kaum Sarungan

Di tahun 1945, seorang ulama besar
mengatakan begini: “hukum membela negara
dan melawan penjajah itu fardhu ‘ain (wajib
dilaksanakan).”
Ulama besar itu adalah KH Hasyim Asyari.
Selain pendiri Pondok Pesantren Tebuireng di
Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, dia juga dikenal sebagai
tokoh kunci pendirian organisasi islam terbesar:
Nahdatul Ulama (NU).
Sepenggal kisah perjuangan KH Hasyim Asyari,
yakni dari periode tahun 1942-1947, sudah
diangkat ke layar lebar oleh sutradara Rako
Prijanto dengan judul Sang Kiai (2013). Dan,
saya kira, kelindan cerita itu dari awal sampai
akhir hendak menegaskan: agama dan
nasionalisme bukanlah dua kutub yang
berseberangan.
Dalam Sang Kiai , penegasan itu digaungkan
beberapa kali. Puncaknya, ketika sekutu akan
menggempur rakyat di Surabaya, NU Jawa
Timur mengeluarkan resolusi (fatwa) jihad.
Bahkan, milisi bersenjata bentukan NU,
Hisbullah, turut diberangkatkan ke Surabaya
untuk bertempur melawan pasukan sekutu.
Saya tidak bermaksud menyanggah fakta
bahwa KH Hasyim Asyari punya kontribusi besar
dalam perjuangan nasional. Juga tidak
menapikan peranannya dalam mendorong umat
islam, khususnya pengikut NU, untuk
mendukung perjuangan Republik Indonesia.
Namun, saya berusaha menguji seberapa
konsisten film Sang Kiai menggambarkan
keintiman agama dan nasionalisme itu dalam
dua hal: pertama , bagaimana Sang Kiai
menyajikan sikap Islam terhadap nasionalisme;
kedua , bagaimana film ini menggambarkan
sinergitas perjuangan Hasyim Asyari dengan
gerakan nasionalis dalam perjuangan
kemerdekaan.
/1/
Untuk menjawab point pertama, ada dua hal
yang mesti diperjelas di sini: pertama ,
bagaimana Sang Kiai menyajikan pandangan
Hasyim Asyari terhadap kolonialisme; kedua ,
bagaimana menempatkan agama dalam konteks
Indonesia merdeka.
Dalam Sang Kiai , tidak ada ucapan Hasyim
Asyari yang secara eksplisit menjelaskan
sikapnya terhadap kolonialisme. Namun, dalam
beberapa dialog, Hasyim melontarkan ucapan
“kafir”. Dan, kelihatannya, ungkapan itu
ditujukan kepada penjajah. Artinya, Hasim
menyamakan penjajahan dengan kaum kafir .
Memang, sejak abad ke-19, pemberontakan
anti-kolonial yang dikobarkan oleh ulama-
ulama banyak disulut oleh semangat “perang
suci melawan kaum kafir ”. Bagi ulama-ulama
itu, administrasi kolonial di nusantara
merupakan representasi dari pemerintahan kafir.
Jadi, wajib hukumnya untuk dilawan.
KH Ahmad Rifa’i, seorang ulama yang aktif
berdakwah menentang kolonial di sejumlah
daerah di Jawa Tengah, merupakan salah satu
contohnya. Dalam sebuah syairnya ia menulis:
Peringatan, orang kafir masuk negara Islam/
menjadi raja negara Jawa cukup lama/ itu
adalah musuhnya orang mukmin/ Adalah fardhu
a’in untuk diperangi/ Melawan Raja kafir harus
diketahui/ Ratu islam sama dengan menganut
raja kafir/ Bupati, Demang sama-sama
mengabdi/ Kepada raja kafir seraya mengikuti
perintahnya.
Sebuah koran Belanda, Algemeen Handelsblad,
pada tahun 1859, menulis: “Opini publik
mengatakan bahwa penyebab kerusuhan
terutama dapat ditemukan atas meningkatnya
jumlah jamaah haji ke Makkah, dan peningkatan
itu mengakibatkan meningkatnya fanatisme,
yang karenanya penduduk pribumi memiliki
motif untuk memberontak terhadap Kekristenan
dan dominasi Eropa.”
Cara pandang ini jelas berbeda dengan kaum
nasionalis. Bagi tokoh nasionalis, seperti
Soekarno, kolonialisme tidak bisa dipisahkan
dengan imperialisme, yakni sebuah nafsu
akumulasi kapitalisme yang sedang
membutuhkan pasar baru, bahan baku, tenaga
kerja murah, dan tempat penanaman modal.
Di bagian lain film Sang Kiai, yakni periode
fasisme Jepang, diperlihatkan bahwa dasar
utama penentangannya Hasyim terhadap
fasisme Jepang adalah penolakannya terhadap
Sekerei: penghormatan terhadap Dewa Matahari
dan Kaisar Jepang dengan cara
membungkukkan badan ke arah matahari.
Bagi Hasyim, tindakan Seikerei sudah sangat
menyimpang dari aqidah Islam. Jadi, lagi-lagi
Sang Kiai menyuguhkan kesimpulan kepada kita
bahwa penentangan Hasyim Asyari terhadap
fasisme karena motif agama. Ironisnya lagi,
seperti tergambar di film itu, pemicu utama
perlawanan kaum Santri adalah tindakan
Jepang menangkapi para Kyiai.
Di sisi lain, seperti digambarkan di film Sang
Kiai, keluarga Hasyim justru ‘bersahabat’
dengan Abdul Hamid Ono, seorang perwira
militer Jepang yang beragama Islam. Saya rasa
ini agak rancu. Di satu sisi, tentara Jepang
yang non-Islam dilawan, sementara di sisi lain,
Jepang yang islam dikawani. Padahal, secara
ideologi-politik, baik Jepang Islam maupun non-
islam, dua-duanya menganut fasisme.
Ini juga berbeda dengan cara pandang kaum
nasionalis. Dalam artikelnya, Beratnya
Perjuangan Melawan Fasisme , yang dimuat
koran “Pemandangan ” tahun 1941, Soekarno
mengulas asal-usul fasisme. Soekarno, yang
dipengaruhi marxisme, melihat fasisme tidak
terpisah dari kapitalisme. Bagi Bung Karno,
fasisme adalah penyakit kapitalisme yang
sedang mengalami penurunan ( krisis ) atau
kapitalisme monopoli. “ketika kapitalisme mulai
menurun (tua), juga perusahaan-perusahaan
kecil dan menengah sudah dicaplok oleh
perusahaan monopoli, maka yang dibutuhkan
adalah “negara polisi” untuk menjaga kekuatan
monopoli tersebut,” kata Soekarno.
Bagi saya, dengan dua kasus di atas, terlihat
ada jurang lebar antara kaum agamais dengan
nasionalis dalam menyikapi penjajahan. Kaum
agamis melihat perjuangan anti-penjajahan
sebagai “perang suci melawan kaum kafir”.
Sementara kaum nasionalis melihat perjuangan
menentang penjajahan sebagai perlawanan
terhadap sebuah sistem, yakni imperialisme dan
kapitalisme.
Selain itu, jika kita bicara nasionalisme,
bayangan kita adalah masyarakat besar
manusia dari beragam identitas (suku, agama,
kelas, adat-istiadat, dan aliran politik) merasa
dalam ikatan bersama dan punya impian yang
sama. Biasanya, perasaan dalam ikatan
bersama itu dirajut dari interaksi dan
pengalaman bersama yang berlangsung
panjang.
Sementara agama membayangkan sebuah
komunitas yang diikat oleh keyakinan dan
aqidah yang sama. Tidak sedikit pengikut
agama yang berpendangan seperti ini, termasuk
umat islam. Bagi mereka, islam melampaui
batas-batas geografis dan kebangsaan.
Pandangan ini banyak dipegang oleh sejumlah
kelompok atau aliran di dalam Islam.
Cara pandang di atas sering menciptakan
jurang antara Islam dan kaum nasionalis. Kita
ambil contoh pada polemik Haji Agus Salim dan
Soekarno di tahun 1920-an. Waktu itu Soekarno
mengajak seluruh kekutan politik penentang
kolonial, termasuk kekuatan Islam, untuk
bersatu dalam sebuah koalisi politik melawan
kolonialisme.
Haji Agus Salim, yang alergi dengan bau
‘ sekulerisme ’ dan ‘ marxisme ’ di dalam gerakan
nasional, sempat mempolemikkan gagasan
Soekarno itu dan memperingatkan bahaya
nasionalisme sempit. Dalam tulisannya di Fadjar
Asia nomor 170, Agus Salim memperingatkan
bahaya “atas nama Tanah-Air” dalam merusak
dan menghancurkan kemanusiaan. Termasuk
mencerai-beraikan umat Islam.
Agus Salim menulis, “betapa ‘agama’, yang
menghambakan manusia pada berhala ‘tanah
air’ itu mendekatkan kepada persaingan
berebut-rebut kekayaan, kemegahan, dan
kebesaran; kepada membusukkan,
memperhinakan dan merusakkan tanah air
orang lain, dengan tidak mengingati hak dan
keadilan .”
Soekarno membalas polemik Agus Salim ini
dalam artikel di Suluh Indonesia Muda , tahun
1928. Menurut Soekarno, nasionalisme yang
dikritik oleh Agus Salim berlainan dengan
nasionalisme yang dianut oleh kaum nasionalis
Indonesia. “Ia bukanlah nasionalisme yang
timbul dari kesombongan bangsa belaka; ia
adalah nasionalisme yang lebar–nasionalisme
yang timbul dari pengetahuan atas susunan
dunia dan riwayat. Ia bukanlah ‘djingo
nationalism” atau chauvinisme, dan bukanlah
copi atau tiruan dari barat…” tulis Soekarno.
Soekarno kemudian mengutip Mustafa Kamil,
Gandhi, dan Sun Yat Sen sebagai pijakan
nasionalisme, yakni nasionalisme timur, yang
mencintai kemanusiaan. Soekarno kemudian
menegaskan, “di dalam persatuan kita berdiri,
dalam perpecahan kita jatuh .”
Dalam konteks itulah, saya kira, menarik untuk
mengangkat KH Hasyim Asyari dan anaknya,
Wahid Hasjim, dalam menempatkan agama
dalam konteks nasionalisme. Di tahun 1945,
menjelang janji Jepang memberi Kemerdekaan,
golongan Islam mengajukan pertanyaan, “di
mana tempat agama di dalam negara Indonesia
merdeka?”
Wahid Hasjim kemudian menjawab pertanyaan
itu melalui artikelnya di Asia Raya , 11 Mei 1945,
berjudul “Agama dalam Indonesia Merdeka”.
Wahid Hasjim kemudian menulis: “Riwayat kita
yang lalu membuktikan bahwa persatuan kita
tidak sempurna. Maka unyuk menyempurnakan
persatuan yang sangat perlu bagi pembentukan
negara Indonesia yang sedang diusahakan itu,
menurut pikir kita yang penting dimajukan
bukanlah pertanyaan, di mana tempat agama di
dalam Negara Indonesia itu nanti? Akan tetapi
yang penting dimajukan ialah pertanyaan,
bagaimanakah caranja menempatkan agama di
Indonesia merdeka itu? ”
Di sini kita lihat bagaimana Wahid Hasjim
menganggap pembentukan negara Indonesia itu
penting di mata Islam. Posisi dia meletakkan
agama dalam konteks nasionalisme pun
relevan: bagaimanakah caranja menempatkan
agama di Indonesia merdeka itu? Pandangan
Wahid Hasjim ini punya konsekuensi, yakni
pengakuan terhadap plularitas anggota bangsa,
penghargaan terhadap perbedan keyakinan dan
ideologi, dan lain-lain.
Namun, sikap Hasjim itu agak kontradiktif
ketika ia menjadi salah seorang anggota
BPUPKI. Di dalam sidang BPUKI yang
merancang konstitusi (UUD), Wahid Hasjim
mengusulkan dua poin: pertama , yang dapat
menjadi presiden dan wakil presiden hanya
orang Indonesia asli yang beragama Islam;
kedua , agama negara adalah Islam dengan
menjamin kemerdekaan orang-orang yang
beragama lain.
Dua point usulan Hasjim di atas menunjukkan
eksklusifitas dan superioritas Islam sebagai
agama yang dianut oleh mayoritas rakyat
Indonesia. Ini agak janggal. Sebab, pemaksaan
Presiden dan Wapres harus beragama Islam dan
juga keharusan mencantumkan Islam sebagai
agama resmi negara justru memicu perpecahan
di kalangan rakyat Indonesia yang sangat
beragam suku, agama, dan adat-istiadat.
Kembali ke Sang Kiai, ada pernyataan Hasjim
Asyari yang cukup menarik untuk ditelaah. “Kita
tidak boleh membiarkan pemerintah kafir
mengambil alih negeri kita ini kembali. Mengutip
agama adalah yang paling tepat untuk saat ini…
mengutip agama, lalu mengutip nasionalisme,”
kata Hasjim Asyari kepada putranya, Wahid
Hasyim.
Dari kata-kata itu, bisa disimpulkan bahwa,
bagi Hasyim Asyari, agama bisa dijadikan
landasan untuk membangkitkan nasionalisme.
Ini pula yang menjadi kesimpulan Hasyim:
“berawal dari agama, lalu akan timbul
nasionalisme. Nasionalisme adalah bagian dari
agama.”
/2/
Saya kira, menarik juga melihat bagaimana film
Sang Kiai memperlihatkan sinergitas, atau
semacam kolaborasi, antara gerakan nasionalis
dan Islam dalam perjuangan kemerdekaan.
Di film Sang Kiai, saya kira ada dua momentum
yang memperlihatkan eratnya kerjasama antara
Islam dan nasionalis. Pertama, ketika Bung
Karno menitipkan pesan kepada para kyiai:
“apakah hukumnya membela tanah air, bukan
membela Allah SWT, Islam, atau Al-quran.”
Hasyim Asyari kemudian mengumpulkan para
kyiai untuk membahas pertanyaan Bung Karno
itu. Keputusan para Kyiai pun bulat: “hukum
membela negara dan melawan penjajah itu
fardhu ‘ain dan perang melawan penjajah
adalah Jihad fi sabilillah.”
Persinggungan kedua adalah ketika pesantren
mengerahkan para santri, terutama Hizbullah,
untuk turut bertempur bersama pejuang-pejuang
lain melawan pasukan Inggris di Surabaya. Dan,
para santri dan pejuang Hizbullah itu selalu
menenteng bendera merah-putih di medan
pertempuran. Juga ketika Hasjim Asyari
menerima kunjungan Bung Tomo, salah seorang
tokoh pertempuran 10 November 1945. Waktu
Hasyim Asyari berpesan: “awali dan akhiri
pidato saudara dengan menyebut kebesaran
Allah (Allahu Akbar) .”
Sebetulnya, masih ada persinggungan lain yang
tidak diungkap di film Sang Kiai. Misalnya, pada
tahun 1935, NU mendesak Majlis Islam A’la
Indonesia (MIAI) untuk bersama GAPI
(Gabungan Politik Indonesia) untuk menuntut
“Indonesia Berparlemen”. Yang lain adalah saat
Wahid Hasyim, yang mewakili NU/Islam,
menjadi anggota BPUPKI. Di dalam BPUPKI itu,
golongan nasionalis, islam, dan marxis berhasil
melahirkan konsensus nasional yang kita
pegang hingga hari ini, yakni bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila
dan UUD 1945.
Selain persinggungan dalam gerakan, saya juga
melihat–seperti diperlihatkan di film Sang Kiai–
persinggungan antara taktik perjuangan kaum
nasionalis dan Islam (NU), terutama dalam
kerangka menghadapi fasisme Jepang. NU dan
nasionalis [terutama Soekarno dan Hatta]
menerapkan taktik pura-pura bekerjasama
dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan.
Argumentasi yang digunakan Hasyim Asyari dan
Wahid Hasyim juga mirip dengan Soekarno,
seperti mengurangi tekanan militer Jepang
terhadap rakyat dan menyiapkan administratur
[juga militer] untuk menyongsong Indonesia
merdeka.
Tetapi taktik itu punya resiko atau celah untuk
dicap sebagai ‘kolaborator’ Jepang. Sayangnya,
di dalam sejarah, hanya Soekarno yang paling
banyak ditimpahi cap kolaborator ini. Sementara
Bung Hatta, yang juga terlibat dalam taktik ini,
nyaris tidak pernah mendapat cap itu. Demikian
juga dengan kelompok islam, baik NU maupun
Masyumi.
Tetapi taktik ini seringkali bertemu kenyataan
pahit. Bagi kaum nasionalis, pengalaman pahit
mereka adalah ketika dipaksa memobilisasi
rakyat untuk menjadi Romusha (pekerja paksa),
memobilisasi perempuan untuk menjadi menjadi
pelayan nafsu tentara Jepang (Jugun ianfu),
dan memobilisasi pemuda untuk menjadi Heiho
dan PETA.
Nasib serupa juga dialami oleh gerakan islam,
dalam hal ini Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim.
Untuk menjinakkan perlawanan kaum islamis,
Jepang membentuk Shumubu. Hasyim Asyari
menyetujui Wahid Hasyim masuk ke dalam
Shumubu. Waktu itu Jepang memerintahkan
mobilisasi rakyat untuk melipat-gandakan hasil
bumi. Untuk mencapai tujuannya itu, Jepang
menggunakan Shumubu sebagai corong
propaganda agar rakyat sukarela bekerja keras
menghasilkan beras dan menyerahkannya
kepada militer Jepang.
Dalam prakteknya, Shumubu diperintahkan
memassifkan propaganda untuk mendorong
rakyat melipat-gandakan hasil bumi. Malahan,
propaganda itu ditumpangkan melalui khotbah
di masjid-masjid sesuai melaksanakan Sholat.
Bahkan, supaya umat islam tergerak secara
sukarela untuk memenuhi keinginan Jepang itu,
setiap propaganda di mesjid diwajibkan mensitir
ayar Al-Quran dan Hadist.
Di film Sang Kiai, penentang utama strategi
kerjasama dengan Jepang ala Hasyim Asyari
dan Wahid Hasyim ini adalah murid/santri-nya
bernama Harun. Bahkan, karena kecewa dengan
taktik kerjasama yang dijalankan Sang Kiai,
Harun memilih bergabung dengan kelompok
radikal.
Taktik perjuangan yang ditempuh Hasyim Asyari
berbeda, misalnya, dengan Kyiai Haji Zaenal
Mustofa di Singaparna. Dengan semangat jihad,
KH Zaenal Mustofa mengobarkan perlawanan
bersenjata terhadap militer Jepang. Karena
sikap radikalnya itu, ia kemudian ditangkap,
diadili dan dihukum mati. Militansi ala KH
Zaenal Mustafa ini sangat memikat Harun.
Memang, harus diakui, bahwa taktik kerjasama
ala Hasyim Asyari/Wahid Hasyim ini bukan
tanpa hasil. Misalnya, ketika Jepang
memerintahkan Pesantren memobilisasi para
santri untuk pelatihan militer, keduanya berhasil
menggunakan kesempatan itu membentuk
barisan milisi bersenjata bernama Hizbullah.
/3/
Selain dual hal di atas, hal lain yang patut
ditelaah dari film Sang Kiai ini adalah
keberaniannya menyingkap misteri –bisa juga
dikatakan manipulasi sejarah–terkait tewasnya
Komandan tentara Inggris kala itu, komandan
pasukan Inggris saat itu, Brigjend Aubertin
Mallaby, dalam pertempuran tiga hari di
Surabaya [ tanggal 28, 29, dan 30 Oktober
1945].
Di film Sang Kiai diperlihatkan dengan jelas
bahwa Harun [tokoh fiktif] sebagai penembak
Brigjend Mallaby. Penyimpulan ini berbahaya.
Sebab, sampai sekarang para sejarawan pun
belum berhasil menyingkap kematian Mallaby
tersebut: senjata apa yang membunuhnya
(pistol/senapan atau granat) dan siapa
pelakunya (tentara Inggris atau pejuang
Republik).
Greg Poulgrain, dosen sejarah Indonesia di
University of the Sunshine Coast, menyimpulkan
bahwa Brigjend Mallaby sengaja dibunuh pihak
sekutu sendiri sebagai dalih untuk melancarkan
tuduhan provokatif bahwa pemuda Indonesia-
lah yang menembaknya. Dengan begitu, pihak
Inggris juga punya dalih untuk menghukum/
punishment pemuda Indonesia di Surabaya
melalui serangan militer penuh.
Hal lainnya adalah, ketika film ini mengangkat
kedekatan kaum nasionalis dan Islam dalam
perjuangan kemerdekaan, penggambarannya
mengenai pertempuran 10 November 1945 di
Surabaya justru banyak menonjolkan Hizbullah.
Sementara peranan kelompok lain, termasuk
kelompok pemuda kiri yang dipimpin oleh
Soemarsono, justru tidak nampak.
Kemudian, ada masalah sedikit soal alur
peristiwa. Di film Sang Kiai, peristiwa pidato
Bung Tomo melalui corong radio di detik-detik
menjelang serangan militer sekutu tanggal 10
November 1945 mendahului peristiwa tewasnya
Brigjend AWS Mallaby tanggal 30 Oktober 1945.
Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, film Sang
Kiai tetap patut mendapatkan apresiasi. Film ini
membawa pesan sangat berharga bagi bangsa
Indonesia saat ini, yakni perlunya semua
golongan, baik islam dan nasionalis,
bekerjasama untuk kemajuan bangsa. Bukan
meruncingkan perbedaan Islam dan
Nasionalisme.